8 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban

DPRD Tanah Datar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD

RRI.CO.ID, TANAH DATAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini dilaksanakan pada Jumat, 12 Juni 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pagaruyung.

Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri oleh 22 anggota dewan lainnya. Turut hadir di lokasi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, serta wali nagari se-Tanah Datar.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi tinggi atas penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, di mana laporan keuangan tersebut sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anton Yondra menguraikan bahwa pandangan umum kali ini disampaikan oleh delapan fraksi resmi DPRD Tanah Datar. Kedelapan fraksi tersebut yakni Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat (juru bicara Darius), Fraksi Ummat Golkar (Herman Sugiarto), Fraksi PKB (Yonarlis), Fraksi PAN (Iswandi Putra), Fraksi NasDem (Noviandri), Fraksi Gerindra (Mulyani), Fraksi PPP (Zulhadi), dan Fraksi PKS (Nursal).

Secara garis besar, seluruh fraksi kompak melayangkan apresiasi atas keberhasilan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang kembali mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kendati demikian, para legislator mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlena, sebab indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari raihan opini WTP semata.

Sejumlah fraksi melayangkan sorotan tajam pada efisiensi penggunaan anggaran, realisasi pendapatan daerah, capaian target pajak, serta keseriusan pemda dalam menggenjot sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan bahwa eskalasi PAD menuntut formulasi strategi dan kebijakan yang tepat agar berbagai kendala klasik tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Di sisi lain, Fraksi NasDem melalui juru bicara Noviandri, menitikberatkan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor di internal perangkat daerah. Dirinya menegaskan bahwa setiap rupiah instrumen anggaran yang dibelanjakan harus benar-benar berimplikasi nyata pada percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Menariknya, Fraksi PPP lewat juru bicara Zulhadi ikut menyuarakan persoalan sensitif terkait sengketa tapal batas wilayah yang hingga kini belum menemui titik temu. Fraksi PPP mendesak agar benang kusut batas daerah ini segera dituntaskan secara cepat dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Bupati dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Fraksi PPP mendorong percepatan penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok," pungkas Zulhadi.

Setelah merampungkan sesi pandangan umum dari seluruh fraksi, sidang paripurna ini diskors dan akan kembali dilanjutkan pada jadwal berikutnya dengan agenda tunggal mendengarkan penyampaian jawaban resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. (Prokopim/hr-fan)