Klarifikasi Isu Pengadaan Kendaraan Dinas
- 10 Feb 2026 08:40 WIB
- Bukittinggi
RRI.CO.ID, Agam – Pemerintah Kabupaten Agam menggelar konferensi pers untuk meluruskan isu pengadaan kendaraan dinas yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Agam pada Sabtu, 7 Februari 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Muhammad Lutfi, menegaskan bahwa proses pengadaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. "Pengadaan kendaraan dinas ini sebenarnya telah disetujui pada tahun 2025 sebelum bencana alam melanda," ujarnya.
Lutfi menjelaskan bahwa seluruh tahapan penganggaran dipantau ketat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah tetap transparan dan termonitor sistematis.
"Mekanisme penganggaran untuk tahun 2026 juga telah disusun satu tahun sebelumnya sesuai aturan yang berlaku," kata Lutfi. Ia menambahkan bahwa seluruh proses tersebut diawasi langsung oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.
Terkait kabar miring yang beredar, Sekda menegaskan tidak ada pengadaan kendaraan khusus untuk istri bupati maupun wakil bupati. "Dalam dokumen anggaran hanya tercantum rencana pengadaan dua unit kendaraan jenis SUV mini bus," jelasnya lebih lanjut.
Lutfi menyebutkan bahwa kendaraan tersebut nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional serta peruntukan yang mendesak. Ia juga menekankan bahwa saat ini pemerintah daerah belum melakukan kegiatan belanja apa pun pada bulan Januari.
"Saat ini kami masih dalam tahap penyelesaian dokumen anggaran sehingga belum ada transaksi belanja yang dilakukan," ungkapnya. Pemerintah Kabupaten Agam memastikan bahwa setiap langkah kebijakan tetap berpedoman pada aturan yang sah.
Sekda juga mengakui bahwa mayoritas kendaraan operasional Pemkab Agam saat ini memang sudah berusia di atas 20 tahun. Namun, rencana peremajaan tersebut akan dikaji ulang mengingat kondisi daerah yang baru saja terdampak bencana.
"Tidak mungkin kami membeli kendaraan dinas baru sementara pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas utama daerah," tegas Lutfi. Ia memastikan fokus anggaran saat ini dialihkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Mengenai kendaraan yang digunakan istri bupati, Lutfi mengklarifikasi bahwa fasilitas tersebut menunjang kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. "Fasilitas itu digunakan untuk kepentingan pembinaan perempuan di Agam, bukan sebagai fasilitas pribadi," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....