RRI.CO.ID, Biak – Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana IISIP Yapis Biak resmi meraih akreditasi Baik Sekali dari lembaga akreditasi nasional atau BAN PT. Status tersebut berlaku mulai 30 Juni 2026 hingga 30 Juni 2030 dan menjadi peningkatan dari akreditasi sebelumnya yang berpredikat Baik.

Direktur Pascasarjana IISIP Yapis Biak Dr. H. Djunaedi, SE., MAB, mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang terus dilakukan kampus. Ia berharap ke depan program studi tersebut dapat kembali meningkatkan status akreditasinya menjadi Unggul.

"Alhamdulillah terakhir kemarin kita sudah bergeser naik ke tingkat lebih tinggi yaitu Baik Sekali atau B. Insyaallah diusahakan ke depan bisa unggul," ujarnya pada Sabtu 18 Juli 2026,

Ia menjelaskan, salah satu keunggulan Program Magister Administrasi Publik IISIP Yapis Biak adalah penerapan sistem hybrid learning, yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Perkuliahan daring dimanfaatkan untuk menghadirkan dosen dari luar daerah, sedangkan pertemuan tatap muka dilaksanakan sekitar 40 persen dari total proses pembelajaran.

"Kami masih menggunakan hybrid learning atau gabungan antara daring dan luring. Dosen-dosen dari eksternal mengajar secara daring, sedangkan sekitar 40 persen perkuliahan dilaksanakan secara luring sehingga tidak terlalu memberatkan mahasiswa," katanya.

Menurutnya, sistem tersebut juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang berasal dari luar Biak. Namun, mahasiswa tetap diwajibkan hadir secara langsung pada tahapan penting, seperti seminar proposal, ujian tesis, dan wisuda, untuk memenuhi ketentuan kehadiran.

Sementara itu, penerimaan mahasiswa baru Program Magister Administrasi Publik masih dibuka hingga akhir Juli 2026. Kampus menawarkan biaya pendidikan sebesar Rp45 juta hingga lulus dan wisuda, baik bagi Orang Asli Papua (OAP), aparatur sipil negara, maupun masyarakat umum.

"Kami buka sampai dengan akhir Juli dengan biaya yang sama, yaitu Rp45 juta dari semester satu sampai selesai hingga wisuda," jelasnya.

Djunaedi, ,menambahkan, kuota penerimaan mahasiswa baru dibatasi sekitar 30 orang untuk setiap kelas. Ia berharap peningkatan akreditasi ini dapat dimanfaatkan oleh aparatur sipil negara, khususnya instansi vertikal, yang membutuhkan kualifikasi lulusan dari program studi dengan akreditasi minimal Baik Sekali.