RRI.CO.ID, Biak - Dewan Perakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, tengah menjalani masa reses pertama Tahun 2026, dengan menemui langsung masyarakat ke–daerah pemilihan masing – masing, untuk mendengar dan menindak lanjuti apa yang menjadi harapan besar masyarakat.
Kegiatan reses ini merupakan kewajiban Dewan Perakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor yang dilakukan rutin setiap tahun, disesuaikan aturan dan mekanisme yang berlaku, sekaligus sebagai sarana untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh para wakil rakyat, karena dari kegiatan ini semua aspirasi masyarakat bisa diserap dan ditindak lanjuti kepada pemerintah daerah,” ujar Sekretaris DPRK Biak Numfor, Drs. Judi G Wanma pada Rabu, 4 Maret 2025
Judi mengatakan, dalam kegiatan reses dewan, selain menjaring aspirasi masyarakat, juga DPRK menyampaikan berbagai program dan kegiatan pemerintah, baik skala regional maupun nasional yang sedang dan akan di laksanakan agar diketahui masyarakat.
Selain itu, juga mensosialisasikan sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat seperti penyaluran bantuan, baik PKH, BLT, lansia, keluarga kurang mampuh, pemberdayaan ekonomi dan sejumlah program lainnya umunya bermuara pada laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap melalui kegiatan reses dewan ini, memberi dampak besar terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya
Sekretaris DPRK Biak Numfor, Drs. Judi G Wanma menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Biak Numfor yang menjalankan kegiatan reses secara serius, sebagai mana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Ia berharap kegiatan reses ini, dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyampaikan aspirasi baik berupa, masukan, saran dan pendapat, bahkan kritik sekalipun terhadap pembangunan di daerah.
Menurut Drs. Judi G Wanma, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses, menjadi bahan penting bagi dewan, untuk nantinya ditindak lanjuti kepada pemerintah daerah melalui agenda resmi DPRK.