Sekolah Rakyat 41 Biak Bentuk Disiplin dan Kemandirian Siswa lewat Sistem Asrama

RRI.CO.ID, Biak -Tepat setahun lalu, program prioritas nasional Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain menyediakan fasilitas belajar, program ini juga menjadi ruang pendampingan bagi siswa agar tetap memiliki semangat belajar dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Salah satu satuan pendidikan yang lahir dari program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41, yang berlokasi di Jalan Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Sebagai pemimpin yang berinteraksi langsung setiap hari dengan siswa dan tenaga pendidik, Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklyn Yawan, memaparkan secara rinci dinamika yang terjadi selama satu tahun pertama pelaksanaan program. Ia mengungkapkan bahwa meskipun banyak capaian positif yang berhasil ditorehkan, pihaknya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang terasa hingga saat ini adalah membiasakan para siswa untuk mampu mengikuti arahan dan menaati tata tertib yang telah diatur sekolah.

Menurut Samuel, tantangan ini muncul karena SRMA 41 menerapkan sistem *boarding school* atau sekolah berasrama. Berbeda dengan sekolah biasa di mana siswa pulang ke rumah masing-masing setelah belajar selesai, di sini siswa tinggal bersama, makan bersama, dan menjalani seluruh kegiatan di bawah aturan sekolah selama 24 jam penuh. Bagi sebagian besar siswa yang sebelumnya hidup bebas di lingkungan keluarga atau daerah asalnya, penyesuaian terhadap aturan dan kedisiplinan ketat ini memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah.

“Kedisiplinan, kemandirian mereka, itu salah satu. Ada yang harus mereka miliki. Karena ini sekolah berasrama atau *boarding school*, di mana anak-anak wajib mengikuti SOP yang ada, dan mereka ada yang agak sulit beradaptasi,” ujarnya kamis 4 Juni 2026

Untuk mengatasi kendala tersebut, Samuel mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak bekerja sendiri, melainkan terus berupaya melakukan pendekatan dan pembinaan secara intens. Komunikasi dan koordinasi yang baik juga terus dijalin dengan para wali asuh yang bertugas mendampingi siswa sehari-hari. Kolaborasi ini dilakukan agar setiap siswa mendapatkan bimbingan yang tepat, memahami pentingnya aturan, dan perlahan-lahan mampu menyesuaikan diri dengan pola hidup di asrama.

Meski perubahan tidak terjadi secara instan, Samuel menyampaikan rasa syukurnya karena perlahan namun pasti, kemajuan mulai terlihat nyata. Kini, di penghujung tahun pertama beroperasi, Samuel merasa bangga karena seluruh siswa telah berjuang melewati berbagai tantangan berat dan saat ini tengah berada di tahap akhir tahun pertama penyelesaian masa studi semester genap ini.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Regional VI Kementerian Sosial RI, John Mampioper, mengungkapkan keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata perhatian negara terhadap hak pendidikan setiap warga negara, tanpa terkecuali. Menurutnya, program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, baik karena faktor ekonomi, keterbatasan akses, maupun kondisi sosial lainnya.

Di Papua sendiri, disebutkan ada enam titik sekolah rintisan yang beroperasi saat ini. Keenamnya masih berstatus sebagai Sekolah Rakyat sementara, yang nantinya akan dibangunkan gedung Sekolah Rakyat secara permanen. Hingga saat ini, sudah disebutkan ada tiga kabupaten di Tanah Papua yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Tiga kabupaten dimaksud terletak di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi. Ketiga daerah tersebut dinyatakan memenuhi syarat karena lahan pembangunan Sekolah Rakyat sudah bersertifikat dan siap digunakan.

“Puji Tuhan, Sekolah Rakyat ini sudah berlangsung dan kami berharap kabupaten kota yang tidak mengusungkan sekolah rintisan, dapat mengusungkan lahan untuk dibangun bangunan permanen sesuai instruksi presiden,” ujarnya.

Lebih jauh, John menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif pendidikan biasa, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap anak, di mana pun berada, berhak mendapatkan kesempatan belajar yang layak dan masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan.

Di sisi lain, keberadaan Sekolah Rakyat juga membawa harapan bagi para siswa. Salah satunya Agnes Rumkabas, siswi SRMA 41 Biak Numfor, yang bercita-cita menjadi polisi wanita.

Agnes berharap pendidikan dan pembinaan yang diperolehnya selama bersekolah di Sekolah Rakyat dapat membantunya meraih cita-cita tersebut.

“Ke depan saya ingin menjadi polisi wanita agar bisa menjaga aturan, termasuk di bidang lalu lintas,” ujarnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Biak Numfor menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus membuka peluang lahirnya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing