KBRN, Biak : Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah melakukan penyusunan rencana anggaran program (RAP) perubahan untuk dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2025, yang merupakan bagian dari proses perencanaan tahunan, untuk mencapai pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan public.

“Salah satu syarat utama untuk mempercepat realisasi dana otsus tahap ke-II Tahun ini dari pemerintah yaitu rencana anggaran program (RAP) perubahan untuk dana Otonomi Khusus,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori, Aldy. SE Senin,(1/8/2025)

Aldy, mengemukakan, penyususnan RAP Perubahan untuk otsus, diharapkan dapat segera selesai dalam waktu dekat ini, sehingga mempercepat proses penyaluran dana otsus tahap ke-II, demi kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah disepakati di tahun ini.

Lebih lanjut Aldy, Kabupaten Supiori merupakan satu – satunya daerah di Provinai Papua, yang pertama kali mendapat kucuran dana otsus tahap pertama Tahun 2025, bahkan telah melampawi target realisasi dan layak untuk menerima kucuran dana otsus tahap ke-II saat ini, namun masi menunggu proses penyusunan RAP.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Supiori yang turut memberikan dukungan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam menyusun rencana anggaran program (RAP) perubahan untuk dana Otonomi Khusus Papua tahap ke-II.

“Kami berharap kinerja dari pada teman- teman di masing – masing – OPD terutama Bappeda bisa mendukung kelancaran program dan kegiatan otsus di akhir tahun ini,” ujarnya

Kepala BPKAD Supiori Aldy, SE atas anam Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan OPD beserta staf pengelolah dana otsus yang telah menggunakan dana otsus tahap pertama dengan baik dan bertanggungjawab, untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di masing – masing OPD,

Selain itu, mennyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus tepat waktu sesuai yang ditentukan,

Menurut Aldy, untuk tahun ini, pemerintah daerah Supiori tidak berbuat banyak, lantaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sejumlah program lainnya yang menyentuh langsung masyarakat dihentikan sementara oleh pemerintah pusat.