Penyusunan IKD, Wilayah Saireri Papua Fokus Peta Potensi dan Risiko Bencana

RRI.CO.ID, Biak – Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Melalui kegiatan Penilaian dan Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Wilayah Adat Saireri Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Selasa 29 September 2026, langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir.

Dalam sambutan, Gubernur Papua yang di Bacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Louis Yensenem, S.E., M.Si., menegaskan penyusunan IKD bukan sekadar urusan administrasi, melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat.

"Wilayah Saireri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisir memiliki kerentanan yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi," ujar Gubernur.

Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas riil daerah. Dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua, saat ini baru enam daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.

Para Bupati dan kepala perangkat daerah di wilayah Saireri diminta mengoptimalkan pengumpulan data akurat dan objektif. Hasil capaian indeks ketahanan ini wajib diintegrasikan ke dalam manajemen risiko serta perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tingkat nasional. Sebelumnya pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat Tabi, kini giliran Saireri.

"Kita mengupdate data dari BMKG serta Pusdalop guna mengetahui secara pasti bahaya, kapasitas, dan risiko di setiap daerah, sekaligus menyusun strategi penanganannya," ungkapnya.

Menurutnya, karakteristik ancaman bencana berbeda di tiap wilayah, di Saireri lebih didominasi abrasi pantai serta angin kencang. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar kajian risiko bencana sekaligus masukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan, dengan kajian risiko menyeluruh diperbarui setiap lima tahun.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Louis Yensenem, S.E., M.Si., menyampaikan kegiatan berlangsung selama dua hari mulai Selasa ini. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi yang menetapkan Biak sebagai tuan rumah penyusunan IKD bagi kawasan Saireri meliputi Biak Numfor, Supiori, Serui, dan Waropen.

"IKD disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik hingga pemerintah daerah, dan melibatkan kemitraan luas, yaitu TNI-Polri, instansi vertikal, BUMN, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat," jelasnya.

Dokumen ini tidak hanya milik BPBD, melainkan acuan lintas sektor yang harus dimasukkan ke dalam RPJMD maupun RPJP. Cakupannya luas mulai dari kegagalan panen, ancaman kesehatan, kerusakan infrastruktur, hingga abrasi dan kerusakan lingkungan. Tujuannya agar potensi bencana dapat dideteksi sejak dini, baik yang bersifat alamiah maupun akibat ulah manusia.

Kepada seluruh masyarakat, Lot Louis Yensenem mengajak menjaga lingkungan hidup. "Jangan sampai catatan yang masuk adalah ketidakpedulian terhadap alam. Menjaga alam berarti alam menjaga kita. Siapa merusak alam, merusak dirinya sendiri," pesannya.

Ia juga mengingatkan kerawanan air bersih dan gagal panen menjadi hal yang perlu diwaspadai bersama.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Bupati atau perwakilan se-Wilayah Saireri, jajaran Forkopimda, Kepala BPBD Provinsi Papua, Kepala BPBD kabupaten/kota se-Saireri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh adat, agama, dan masyarakat.