Rakor MBG Biak Numfor Bahas Pengelolaan Lingkungan dan Perkuat Sanitasi

RRI.CO.ID,Biak – Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF, Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Biak Numfor, Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Biak Numfor, serta Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaksanakan rapat koordinasi di Swiss-bellHotel Cendrawasih Biak, Jumat 15 Mei 2026.

Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG.

Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam operasional dapur MBG, menjelaskan prinsip dasar pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta mendorong sinergi antara pengelola dapur dan Satgas MBG dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd., menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan, setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG.

“Bulan lalu kita membahas rantai pasok dan ketersediaan bahan pangan lokal. Kali ini, topik sanitasi dan lingkungan menjadi prioritas karena isu ini sangat mendesak untuk ditangani bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kamarudin juga menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini, baru dua SPPG yang sudah dicabut suspensinya, dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari BGN.

“Anak-anak di sekolah sudah bertanya kapan makanan bergizi akan kembali hadir. Kita lihat sendiri betapa gembiranya wajah siswa saat SPPG Waupnor kembali melayani. Saya berharap seluruh pengelola SPPG segera menyelesaikan perbaikan yang diminta BGN agar bisa segera melayani kembali,” ungkapnya.

Ia menegaskan, program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik.

Kamarudin juga mengimbau para pengelola SPPG untuk tidak ragu berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk urusan IPAL dan pengelolaan limbah, serta Dinas Kesehatan melalui jaringan puskesmas terkait standar higiene dan sanitasi.

“Dinas-dinas tersebut siap menjadi mitra konsultasi agar proses perbaikan dan pengelolaan berjalan cepat dan tepat,” jelasnya.

Selain membahas pengoperasian kembali SPPG yang sudah ada, pertemuan ini juga menyoroti perkembangan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Beberapa titik seperti di Bondifuar sudah rampung secara fisik, sementara wilayah Kepulauan Aimando, Padaido, dan Pakreki Numfor sudah mencapai 80 hingga 90 persen penyelesaian.

Namun, masih terdapat dinamika terkait aspek regulasi, terutama mengenai pola kemitraan pengelolaan SPPG 3T. Awalnya dikabarkan investor hanya bertugas membangun fasilitas, namun informasi terbaru menyebutkan kemungkinan investor juga akan bertindak sebagai pengelola. Hal ini masih menunggu kepastian dari BGN.

“Kita harap tidak hanya mengejar ketersediaan fisik bangunan, tetapi regulasi pengelolaannya juga segera dipastikan agar fasilitas tersebut bisa segera dimanfaatkan secara maksimal,” ucap Kamaruddin.

Rakor ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah BGN Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku bagian dari Satgas MBG, para Kepala dan Mitra SPPG, serta Tim Penjaminan Keamanan Pangan (HACCP). Sebagai pemateri dan fasilitator hadir unsur Satgas MBG Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan UNICEF Tanah Papua, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia.