RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah peringatan Hari HAM Sedunia 2026. Kesepakatan awal itu dicapai dalam audiensi antara Komnas HAM dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang akan ditindaklanjuti melalui pembentukan panitia bersama serta penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama.

Gubernur Pramono Anung mengusulkan kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai lokasi utama penyelenggaraan rangkaian kegiatan. Komnas HAM menilai kawasan seni dan budaya tersebut dapat menjadi ruang untuk mendekatkan isu hak asasi manusia kepada masyarakat melalui pendekatan kreatif dan edukatif.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan peringatan Hari HAM Sedunia tahun depan tidak hanya dipusatkan pada acara puncak 10 Desember, tetapi akan diawali sejak Oktober melalui berbagai kegiatan publik.

"Kami ingin membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk merawat dan memperkuat budaya hak asasi manusia di tengah masyarakat," ujarnya.

Komnas HAM mengusung tema "Pembangunan yang Menjamin Ruang Hidup yang Aman, Layak, dan Berkelanjutan." Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari hak atas hunian layak, perlindungan kelompok rentan dan pekerja berpenghasilan rendah, hingga kualitas lingkungan dan keamanan ruang publik.

Selain seminar dan dialog, rangkaian kegiatan akan diisi pemutaran film, pameran foto bertema kemanusiaan, forum lintas sektor, hingga pameran inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas dan pelaku UMKM.

Komisioner Komnas HAM, Putu Elvina, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan sebuah acara, tetapi juga memperkuat budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di ibu kota.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berencana menampilkan berbagai praktik pembangunan inklusif yang telah dijalankan, seperti layanan transportasi publik ramah disabilitas, perempuan, anak, dan lansia, serta layanan rumah aman bagi perempuan dan anak.

Komnas HAM berharap kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi pijakan bagi ibu kota untuk memperkuat posisinya sebagai Human Rights City atau kota yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.