Paripurna DPRD: RAPBD Batam 2027 Capai Rp4,86 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp4,86 triliun. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 7 September 2026.

Dalam dokumen rancangan APBD tersebut, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,74 triliun. Sementara kebutuhan belanja daerah dirancang lebih tinggi, yakni sekitar Rp4,86 triliun.

Rapat paripurna yang membahas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 itu dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin. Hadir pula Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta jajaran Pemerintah Kota Batam.

Kamaluddin mengatakan penyampaian rancangan APBD tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2027 yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD pada 15 Agustus 2026.

“Setelah kita menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, maka pada hari ini Pemerintah Kota Batam menyampaikan Ranperda APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027,” ujar Kamaluddin.

Amsakar dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada DPRD karena proses penyusunan KUA-PPAS telah menghasilkan kesepakatan. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan rancangan APBD sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Batam atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik, sehingga KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disepakati pada tanggal 15 Agustus 2026,” kata Amsakar.

Dari sisi kebijakan pembangunan, Pemko Batam menempatkan pengurangan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sebagai sejumlah sasaran utama pada 2027.

Berbagai program juga disiapkan untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Batam, bantuan untuk warga lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, subsidi sembako untuk membantu pengendalian inflasi, hingga pemberdayaan nelayan kecil.

Pemko Batam juga merancang program peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha melalui pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Pembinaan industri dan kemudahan fasilitasi perizinan bagi UMKM turut masuk dalam agenda tersebut.

“Peningkatan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Amsakar.

Persoalan banjir dan pengelolaan sampah juga mendapat porsi dalam rancangan belanja. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan maupun peningkatan sistem drainase di sejumlah titik, termasuk kawasan Puri Loka, Senawangi Asri, Jalan Tengku Sulung, Graha Nusa, Kavling Baru, Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong dan Tiban Centre.

Untuk sektor persampahan, anggaran diarahkan pada pengadaan armroll truck, bin container dan kendaraan pick up. Pemko juga menyiapkan kelanjutan pembangunan landfill TPA, dua lokasi TPS 3R, serta pengangkutan sampah melalui pihak ketiga di sembilan kecamatan.

Sektor pendidikan menjadi perhatian berikutnya. Sejumlah program yang disiapkan mencakup bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu di sekolah dasar dan menengah pertama swasta, penyediaan seragam bagi peserta didik baru di sekolah negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa, serta pembangunan ruang kelas baru.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menargetkan penguatan Universal Health Coverage atau UHC. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas maupun RSUD Embung Fatimah juga menjadi bagian dari rencana pembangunan.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu komponen penting dalam rancangan APBD 2027. Pemko Batam memasukkan sejumlah proyek jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kantor kelurahan dan bangunan pemerintahan dalam rencana belanja modal.

Beberapa ruas yang direncanakan mendapat penanganan antara lain Bumi Perkemahan-Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes-Jalan Diponegoro, Jalan Kampung Air, Simpang Dutamas-Simpang Helm, Jalan Lintas Kibing, Simpang Orchid, Simpang Kara, Tiban Utara, Simpang Gelael-Simpang Franky serta ruas Cikitsu-SMA 3 hingga Jalan Hang Nadim.

“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, serta aksesibilitas infrastruktur dasar” menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Batam pada 2027, jelas Amsakar.

Untuk menopang seluruh program tersebut, pendapatan daerah 2027 dirancang sebesar Rp4.743.801.102.200. Sumbernya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.021.306.691.200, transfer Rp1.722.294.411.000 dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp200 juta.

Dari komponen PAD, pajak daerah menjadi sumber terbesar dengan target Rp2.429.403.060.000. Kemudian retribusi daerah diproyeksikan Rp346.040.952.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233.862.679.200.

Di sisi belanja, Pemko Batam merancang kebutuhan sebesar Rp4.859.801.102.200. Anggaran tersebut mencakup belanja operasi sekitar Rp3,68 triliun, belanja modal sekitar Rp1,16 triliun dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.

Belanja modal antara lain digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta pengerjaan jalan, jaringan dan irigasi. Khusus untuk jalan, jaringan dan irigasi, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp527,63 miliar.

Selain pendapatan daerah, pembiayaan juga diperhitungkan dalam struktur APBD. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp116 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun sebelumnya.

Dengan rancangan tersebut, nilai keseluruhan APBD Kota Batam 2027 mencapai Rp4.859.801.102.200 atau dibulatkan sekitar Rp4,86 triliun.

Amsakar menegaskan angka tersebut masih berupa rancangan dan akan dibahas bersama DPRD. Pemerintah Kota Batam membuka peluang adanya penyesuaian selama proses pembahasan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.

“Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD berlangsung melalui komunikasi yang terbuka sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Batam.

“Kami meyakini bahwa melalui semangat kebersamaan, komunikasi yang konstruktif, dan sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD, proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Amsakar, proses tersebut diharapkan menghasilkan APBD yang tidak hanya sesuai kemampuan fiskal daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan Batam.

“Sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkas Amsakar.

Setelah penyampaian pidato, dokumen RAPBD dan Nota Keuangan diserahkan kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan APBD 2027.