Batam Dibanjiri Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran Mengkhawatirkan

RRI.CO.ID, Batam - Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, mengaku khawatir Batam semakin dibanjiri pencari kerja dari berbagai daerah seiring tingginya arus migrasi penduduk ke kota industri tersebut.

Li menyebut Batam memiliki daya tarik besar bagi masyarakat dari luar daerah karena menawarkan peluang kerja yang dinilai lebih banyak dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Kondisi itu membuat Batam menjadi tujuan warga yang ingin mencari pekerjaan.

“Batam ini termasuk lima kota dan kabupaten yang gula. Yang semut pada mau ke sini, dan orang datang pada mau cari kerja,” kata Li saat bertemu dengan insan pers di Gedung Marketing BP Batam, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Li, beberapa bulan sebelumnya Batam berada di posisi kelima daerah dengan tingkat migrasi penduduk yang tinggi, bersama Bogor, Bekasi, Bandung dan Kabupaten Tangerang. Namun, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, ia mengaku mendapat informasi bahwa posisi Batam kini disebut berada di urutan pertama.

“Itu kan jadi takut saya, jadi harus hati-hati,” ujarnya.

Li mengatakan pemerintah tidak dapat membatasi warga dari daerah lain untuk pindah ke Batam apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Warga yang membawa dokumen perpindahan dari daerah asal, kata dia, tetap harus diakomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya belum tentu setuju bapak pindah ke saya. Tetapi saya akomodir karena ada aturannya, undang-undangnya,” kata Li.

Persoalan muncul ketika pendatang yang datang ke Batam untuk mencari pekerjaan tidak segera memperoleh pekerjaan. Li mengatakan pemerintah perlu memperhitungkan dampak pertumbuhan penduduk tersebut terhadap kondisi ketenagakerjaan di Batam.

Ia mengaku pernah mengumpulkan camat, Dinas Tenaga Kerja serta instansi yang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pembahasan itu, Li mendapat penjelasan bahwa seseorang yang telah tinggal di Batam selama enam bulan dapat masuk dalam cakupan penduduk dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi kalian di sini enam bulan, enggak kerja, sudah termasuk warga Batam. Gimana coba surveinya?” tuturnya.

Li menegaskan kekhawatirannya bukan berarti pemerintah ingin menolak kedatangan warga dari daerah lain. Menurutnya, tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan pertumbuhan penduduk berjalan seimbang dengan kemampuan Batam menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah perlu mengantisipasi kondisi tersebut agar pertumbuhan penduduk tidak justru meningkatkan jumlah warga yang belum bekerja.