RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong transformasi sektor pertanian melalui konsep Kepri Modern Agriculture 2030. Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Dr. Rika Azmi, S.TP., MM., memaparkan strategi tersebut dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepri di Hotel Aston Batam, Senin (31/8/2026).
Rika menjelaskan Kepri merupakan wilayah kepulauan dengan sekitar 96 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen daratan. Kepri memiliki 2.028 pulau, dengan 292 pulau di antaranya berpenghuni.
Luas lahan pertanian Kepri mencapai 221.708 hektare yang tersebar di Batam 92.269 hektare, Karimun 35.454 hektare, Natuna 24.405 hektare, Lingga 42.995 hektare, Tanjungpinang 18.197 hektare dan Anambas 8.388 hektare.
Dari sisi kelembagaan, terdapat 173 Gapoktan dan 2.250 Poktan yang tersebar di seluruh wilayah Kepri.
Rika menyebut sejumlah indikator ketahanan pangan menunjukkan perkembangan positif. Indeks Ketahanan Pangan Kepri pada 2025/2026 mencapai 71,96. Posisi Kepri juga meningkat dari peringkat ke-34 nasional pada 2022 menjadi peringkat ke-16 dari 38 provinsi.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) relatif stabil di atas target, yakni berada pada kisaran 102,26 hingga 104,69.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti terbatasnya pasokan pangan lokal, belum meratanya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), rendahnya adopsi mekanisasi modern serta kebutuhan peningkatan kompetensi penyuluh.
Karena itu, konsep Kepri Modern Agriculture 2030 dibangun melalui tujuh pilar, yakni penguatan infrastruktur dan fasilitas, produksi berkelanjutan, sentra produksi pangan, teknologi dan digitalisasi, regenerasi petani, pembiayaan dan perlindungan, serta hilirisasi dan pemasaran.
Transformasi tersebut mencakup pembangunan irigasi dan jalan usaha tani, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pupuk organik, pertanian cerdas iklim, pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan drone, hingga pembangunan dashboard petani digital.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan petani milenial melalui pelatihan dan pendampingan. Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi juga diperluas, termasuk peluang pemasaran melalui e-commerce hingga ekspor.
Di sisi lain, perlindungan sosial keluarga petani dan nelayan turut menjadi perhatian. Nyanyang mendorong agar tidak ada lagi petani yang tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Perhatian juga diarahkan pada pendidikan anak-anak keluarga petani dan nelayan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Program Sekolah Rakyat juga didorong diperluas melalui rencana pembangunan tiga titik baru di Natuna, Anambas dan Tanjungpinang.
Menurut Rika, pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat termasuk HKTI, serta media massa.
Forum “Sembang Tani” juga didorong menjadi ruang komunikasi rutin untuk menyerap aspirasi petani dan merumuskan solusi atas persoalan di lapangan.
Melalui transformasi tersebut, sektor pertanian Kepri diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperkuat kesejahteraan petani dan melahirkan generasi baru pertanian yang lebih modern.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....