PWI-SMSI Kepri Ajak Pers Sikapi Komunikasi Li Claudia Secara Profesional

RRI.CO.ID, Batam - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Riau mengajak insan pers menyikapi dinamika komunikasi publik Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, secara jernih dan profesional.

Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani mengatakan dinamika antara pemerintah dan media merupakan bagian dari proses membangun komunikasi publik yang sehat. Menurutnya, pers tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa mengabaikan etika dan profesionalisme jurnalistik.

“Kita perlu melihat dinamika ini secara jernih dan proporsional. Pers tetap memegang teguh independensi dan fungsi kontrol sosialnya, namun di saat yang sama, komunikasi dengan penyelenggara negara harus diletakkan dalam koridor mutual respect dan profesionalisme yang tinggi,” ujar Saibansah, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Ia menilai insan pers perlu mampu memilah substansi dari setiap pernyataan pejabat publik, termasuk ketika disampaikan dengan gaya komunikasi yang tegas atau spontan.

Sementara itu, Ketua SMSI Kepri Aldi Samjaya menilai gaya komunikasi Li Claudia yang lugas dan blak-blakan dapat dilihat sebagai karakter kepemimpinan yang menginginkan persoalan segera diselesaikan.

“Gaya komunikasi Bu Li Claudia ini unik dan bernuansa kepemimpinan ala emak-emak, lugas, tanpa basa-basi, dan ingin pekerjaan beres dengan sempurna,” kata Aldi.

Menurutnya, perbedaan gaya komunikasi antara pejabat publik dan media seharusnya tidak serta-merta berkembang menjadi persoalan yang mengganggu hubungan antara pemerintah dan pers.

Di sisi lain, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan komunikasi yang sedang dibangun Li Claudia dengan media ditujukan untuk memperkuat hubungan dan membuka ruang dialog, bukan membatasi kritik.

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ujar Ariastuty.

Ia menegaskan pemerintah tetap membutuhkan media yang kritis. Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan berdasarkan proses jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, konfirmasi, akurasi dan keberimbangan.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data, tentu itu menjadi bahan penting bagi kami untuk berbenah,” katanya.

PWI dan SMSI Kepri berharap komunikasi yang lebih terbuka dapat mencegah hubungan pemerintah dan media hanya berlangsung ketika muncul persoalan atau ketika pemerintah membutuhkan publikasi.

Mereka mendorong komunikasi dua arah yang memungkinkan pemerintah menyampaikan kebijakan secara terbuka, sementara media tetap menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen.

Dengan demikian, perbedaan pandangan antara pemerintah dan pers diharapkan tidak menjadi penghambat, melainkan bagian dari proses membangun ekosistem informasi publik yang sehat di Batam dan Kepulauan Riau.