Perubahan Pajak dan Retribusi Batam Dibahas, Pemko Soroti Pelayanan dan Data

RRI.CO.ID, Batam - Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu ranperda yang dibahas DPRD Kota Batam, Senin 24 Agustus 2026.

Dalam pandangan umum fraksi, DPRD memberikan sejumlah catatan terkait optimalisasi pendapatan asli daerah. Catatan tersebut mencakup kualitas pelayanan, rasionalitas tarif, digitalisasi pembayaran hingga pencegahan kebocoran penerimaan.

Pemerintah Kota Batam menyatakan optimalisasi pendapatan daerah tidak harus dilakukan melalui peningkatan tarif. Pemutakhiran data dan peningkatan kepatuhan juga dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan penerimaan.

“Optimalisasi pendapatan asli daerah tidak semata-mata dilakukan hanya melalui peningkatan tarif atau penambahan beban kepada masyarakat dan dunia usaha.”

Pemerintah akan melakukan perluasan basis data serta pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi. Upaya tersebut juga akan disertai dengan pencegahan kebocoran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk penyesuaian tarif retribusi, pemerintah menyatakan kebijakan perlu mempertimbangkan tingkat penggunaan jasa, biaya penyediaan layanan, manfaat yang diterima serta kemampuan masyarakat.

Digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak serta retribusi juga akan diperkuat. Pemerintah menilai digitalisasi dapat memberikan kemudahan sekaligus memperkuat transparansi dan pengendalian penerimaan.

“Pemerintah Kota Batam juga akan terus memperkuat digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengendalian penerimaan.”

DPRD Kota Batam kemudian membentuk Pansus Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama Tim Pemerintah Kota Batam untuk menyempurnakan materi perubahan aturan tersebut.