Kepastian Hukum Kampung Tua Jadi Perhatian dalam Pembahasan Ranperda

RRI.CO.ID, Batam - Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin 24 Agustus 2026, membahas tanggapan Wali Kota Batam terhadap pandangan umum fraksi mengenai Ranperda Penataan Kampung Tua. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum ranperda masuk ke pembahasan panitia khusus.

Fraksi-fraksi DPRD Kota Batam memberikan sejumlah catatan terkait kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Kampung Tua. Catatan juga mencakup legalitas tanah, penyelesaian konflik, serta pelestarian sejarah dan budaya.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pemerintah sependapat dengan perhatian DPRD tersebut. Menurutnya, penataan Kampung Tua perlu memberikan kejelasan mengenai status dan batas kawasan.

“Penataan Kampung Tua harus memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Kampung Tua,” ujarnya.

Pemerintah Kota Batam juga menyebut kejelasan batas dan peta Kampung Tua sebagai salah satu prasyarat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Data tersebut akan mengacu pada data historis, kondisi eksisting, hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Amsakar mengatakan hasil pengukuran dan pemetaan akan diidentifikasi bersama masyarakat. Langkah tersebut ditujukan agar terdapat kesepahaman mengenai batas kawasan Kampung Tua.

Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi dengan BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat Kampung Tua. Koordinasi tersebut diarahkan untuk membangun data pertanahan yang lebih terpadu.

“Prinsip yang akan dikejar kan adalah satu data, satu peta, dan satu acuan batas sehingga data Kampung Tua yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan instansi terkait dapat terintegrasi dan tidak menimbulkan perbedaan data di kemudian hari.”

Setelah tanggapan pemerintah disampaikan, DPRD Kota Batam melanjutkan proses pembentukan Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua. Pembahasan berikutnya akan dilakukan bersama Tim Pemerintah Kota Batam sesuai mekanisme yang berlaku.