RRI.CO.ID, Batam - Rencana melibatkan masyarakat dalam optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak menempatkan RT/RW sebagai pihak yang bertugas melakukan penagihan. Pemerintah Kota Batam menyiapkan skema melalui kader pajak yang direkomendasikan oleh perangkat lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, dalam diskusi publik bertema “Pelibatan RT/RW dalam Pendataan PKB: Perspektif Hukum dan Kepentingan Publik” yang diselenggarakan GMKI Batam, Selasa, 11 Agustus 2026.
Raja menjelaskan, RT/RW memiliki peran dalam merekomendasikan masyarakat yang dapat menjadi kader pajak. Kader tersebut nantinya membantu pemerintah menyampaikan informasi mengenai kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor kepada warga.
Menurutnya, pola tersebut diperlukan agar penyampaian informasi perpajakan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Namun, keberadaan kader tidak berarti memberikan kewenangan penagihan kepada RT/RW.
“Kader pajak ini bukan RT RW. Kader pajak ini sudah dan sudah difasilitasi oleh Pak Walikota Batam, dia bukan RT RW, tetapi dia adalah orang yang direkomendasikan oleh RT RW.”
Raja menegaskan, tugas kader lebih diarahkan pada penyampaian informasi kepada wajib pajak. Kader tidak bertanggung jawab menentukan apakah masyarakat akan membayar atau tidak.
“Dia hanya bertugas untuk menyampaikan pemberitahuan tentang dokumen pajak, tapi dia tidak bertanggung jawab apakah orang akan bayar atau tidak, tapi dia menyampaikan tepat pada orangnya.”
Menurut Raja, penegasan batas tugas tersebut penting agar tidak terjadi salah persepsi di tengah masyarakat. RT/RW maupun kader pajak tidak ditempatkan sebagai pengganti petugas yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak.
Ia menambahkan, pemerintah masih perlu menyiapkan mekanisme teknis untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk mencegah munculnya tindakan di luar kewenangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....