RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Senin, 27 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan agar dokumen yang disusun mampu menjawab tantangan penanggulangan bencana sesuai kondisi Kota Batam.

Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan, konsultasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan RPBD. Melalui forum tersebut, pemerintah berharap memperoleh berbagai rekomendasi yang dapat memperkuat substansi dokumen sebelum ditetapkan.

Menurutnya, tantangan penanggulangan bencana terus berkembang sehingga kebijakan yang disusun harus adaptif dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengalaman maupun kompetensi di bidangnya.

"Melalui forum konsultasi publik ini saya berharap seluruh peserta dapat memberikan saran, masukan dan rekomendasi yang konstruktif sehingga dokumen RPBD benar-benar mampu menjawab tantangan penanggulangan bencana di masa kini maupun masa yang akan datang."

Firmansyah menilai keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, hingga masyarakat akan menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif. Dengan demikian, RPBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi kebencanaan.

Ia juga mengingatkan bahwa bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat melalui perencanaan yang matang.

"Karena bencana tidak dapat kita perkirakan, tak dapat kita dugaan. Ini semua adalah kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala."

Menurut Firmansyah, masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan RPBD agar kebijakan yang dihasilkan mampu memperkuat ketangguhan daerah sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Melalui penyusunan RPBD yang partisipatif, Pemerintah Kota Batam berharap upaya penanggulangan bencana ke depan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.