Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan, Batam sebagai salah satu pusat investasi dan perdagangan nasional memerlukan sistem penanggulangan bencana yang semakin kuat. Seiring pertumbuhan kota, berbagai upaya mitigasi perlu diperkuat agar pembangunan tetap berjalan berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

"Sebagai kota yang terus berkembang dan menjadi salah satu pusat investasi serta perdagangan nasional, Batam perlu memperkuat upaya mitigasi kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana."

Firmansyah menjelaskan, penyusunan RPBD tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan administratif. Dokumen tersebut harus disusun menggunakan data yang akurat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Oleh karena itu, penyusunan RPBD harus didasarkan pada data kajian risiko serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang tepat, implementatif dan sesuai dengan kondisi Kota Batam."

Ia mengatakan, kebijakan yang berbasis kajian risiko akan membantu pemerintah menentukan langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana.

Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap RPBD mampu menjadi pedoman yang dapat diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana.

Hasil konsultasi publik akan menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen sebelum RPBD ditetapkan sebagai acuan resmi penanggulangan bencana di Kota Batam.