RRI.CO.ID, Batam - Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penyelarasan antara legislatif dan eksekutif. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Rabu, 15 Juli 2026.

Rapat dipimpin Koordinator Banggar DPRD Kota Batam yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membangun kesamaan pandangan sebelum dokumen KUA-PPAS memasuki pembahasan yang lebih mendalam.

Aweng Kurniawan menjelaskan, salah satu agenda utama dalam rapat adalah menyelaraskan persepsi antara Banggar DPRD dan TAPD terhadap rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi dalam proses penyusunan anggaran daerah.

Menurutnya, proses penyamaan persepsi dilakukan setelah Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Tahapan ini diharapkan dapat memperlancar proses pembahasan berikutnya.

“Penyamaan persepsi ini penting pada tahap KUA-PPAS agar dapat meminimalisir perdebatan berkepanjangan pada saat pembahasan RAPBD. Kita juga menyamakan pemahaman terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan visi, misi, RPJMD, dan RKPD,” ujarnya.

Selain menyepakati arah kebijakan, Banggar dan TAPD juga mulai mengulas substansi dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran 2027. Pembahasan mencakup sejumlah komponen utama, di antaranya kondisi ekonomi daerah, asumsi makro, proyeksi pendapatan, rencana belanja, hingga skema pembiayaan daerah.

Aweng menilai kesamaan pemahaman terhadap seluruh komponen tersebut menjadi landasan agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar menggambarkan kondisi aktual Kota Batam. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas.

“Hal ini agar KUA berkenaan benar-benar sinkron dengan kondisi riil ekonomi Kota Batam, sehingga penyusunan anggaran nantinya dapat ditujukan pada kebutuhan yang paling mendesak dan strategis,” tutupnya.