RRI.CO.ID, Batam - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam langsung melakukan langkah lanjutan setelah Wali Kota Batam menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 8 Juli 2026.

Usai agenda paripurna berakhir, Banggar menggelar rapat internal di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam untuk menyusun tahapan serta jadwal pembahasan dokumen KUA/PPAS APBD 2027. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra yang juga bertindak sebagai Koordinator Banggar.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, SE, bersama sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran.

Haji Aweng Kurniawan mengatakan penyusunan jadwal pembahasan dilakukan segera agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai tahapan dan tidak mengganggu agenda DPRD lainnya.

“Kita langsung susun jadwal kerja Banggar untuk pembahasan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2027 karena ini menyangkut kepentingan pembangunan, yang juga kepentingan seluruh masyarakat Kota Batam, ” tegas Haji Aweng Kurniawan.

Dalam rapat tersebut, Banggar mulai memetakan rangkaian pembahasan yang nantinya akan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam.

Pembahasan akan difokuskan pada pencermatan berbagai program, kegiatan, hingga rencana alokasi anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang masuk dalam APBD 2027 benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Haji Aweng, pembahasan KUA/PPAS memiliki posisi penting karena menjadi pijakan awal sebelum penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Karena itu, Banggar akan memastikan setiap program prioritas dikaji bersama pihak eksekutif.

“Sesuai mekanisme, pembahasan KUA/PPAS akan dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD. Selain itu, kami juga akan membahasnya bersama seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar seluruh program prioritas dapat dikaji secara komprehensif,” ujarnya.

Ia menjelaskan percepatan penyusunan jadwal pembahasan dilakukan karena DPRD Kota Batam memiliki agenda yang cukup padat dalam waktu dekat. Selain pembahasan sejumlah panitia khusus (Pansus), lembaga legislatif tersebut juga akan memasuki agenda masa reses anggota dewan.

“Kita bergerak cepat untuk menentukan jadwal mulai pembahasan, mengingat agenda yang sangat padat. Selain sejumlah pansus, kita juga akan memasuki masa reses. Untuk itulah kita segerakan pembahasan KUA/PPAS ini,” ungkapnya.

Dengan penyusunan jadwal sejak awal, Banggar berharap proses pembahasan KUA/PPAS APBD 2027 dapat berjalan lebih terarah dan memberikan ruang yang cukup bagi DPRD maupun pemerintah daerah untuk melakukan kajian secara mendalam.

Haji Aweng berharap pembahasan bersama TAPD dan OPD nantinya dapat menghasilkan arah kebijakan anggaran yang realistis, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Batam pada tahun 2027.