RRI.CO.ID, Batam - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan obat dan makanan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin, 20 April 2026.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX M. Yahya Zaini tersebut menyoroti masih maraknya pelanggaran di lapangan, termasuk peredaran produk ilegal dan kasus keracunan pangan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan tujuh arah kebijakan strategis tahun 2026, di antaranya pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis analisis risiko dan big data.

Ia juga menekankan percepatan layanan registrasi obat sebagai langkah memperluas akses masyarakat terhadap produk farmasi, dengan target waktu hingga 90 hari kerja melalui mekanisme tertentu.

“Percepatan registrasi merupakan bagian dari upaya kami meningkatkan akses obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM turut mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pengembangan Apotek Desa dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan keamanan serta kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat.

Komisi IX DPR mengapresiasi capaian BPOM, termasuk pengakuan sebagai WHO-Listed Authority, namun menilai pengawasan pasca peredaran masih perlu diperkuat.

“Saya mendukung penuh penguatan anggaran kesehatan, termasuk pengawasan BPOM, agar program prioritas seperti MBG berjalan optimal,” kata Ade Irma Suryani.

Komisi IX juga menyoroti pentingnya pengawasan di ruang digital, termasuk terhadap distribusi produk ilegal dan praktik iklan berlebihan yang masih menjadi celah pelanggaran.

Melalui forum ini, DPR dan BPOM sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong peningkatan anggaran guna meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus menjamin keamanan, mutu, dan aksesibilitas obat serta pangan bagi masyarakat Indonesia.