RRI.CO.ID, Batam - Bulan Panutan PBB-P2 Tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat sistem perpajakan berbasis digital. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pembayaran pajak.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, menyampaikan bahwa penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak mengalami lonjakan signifikan. Hal ini menjadi indikator positif dalam transformasi digital di sektor pajak daerah.

“Pada tahun lalu itu dengan QRIS terjadi lonjakan lebih dari enam ribu persen peningkatan pembayaran pajak,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pajak atau bank untuk melakukan pembayaran.”

Selain digitalisasi, Pemko Batam juga menghadirkan inovasi melalui pembentukan kader pajak daerah. Kader ini bertugas membantu distribusi SPPT serta pemutakhiran data di tingkat lingkungan.

Raja Azmansyah menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih di bawah 50 persen. Oleh karena itu, berbagai strategi terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi langkah inovatif tersebut. Ia menilai digitalisasi merupakan solusi untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.

“Saya senang karena sudah menggunakan QRIS, sudah pakai digitalisasi tak ada lagi yang melalui tangan-tangan tertentu,” kata Amsakar.

Ia juga menambahkan, “Kalau bisa sektor lain seperti sampah dan parkir juga diinisiasi dengan digitalisasi.”

Amsakar menegaskan bahwa seluruh potensi PAD harus digarap secara optimal. Hal ini penting untuk mendukung rencana pembangunan Kota Batam ke depan.

Dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang diterapkan, Pemko Batam optimistis dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Program Bulan Panutan diharapkan menjadi momentum perubahan menuju sistem perpajakan yang lebih modern.