RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya melalui program Bulan Panutan PBB-P2 Tahun 2026 yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen APBD Batam bersumber dari PAD. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang cukup kuat dibandingkan daerah lain.

“Lebih dari lima puluh persen itu berasal dari kemampuan pendapatan asli daerah Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Lebih dari dua triliun juga adalah sumbangan yang kita upayakan melalui pajak daerah Kota Batam.”

Raja Azmansyah menjelaskan bahwa sektor BPHTB menjadi penyumbang terbesar PAD, disusul pajak listrik dan PBB-P2. Tingginya kontribusi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat Batam.

Dalam rangka mendorong kepatuhan, Pemko Batam memberikan berbagai insentif kepada masyarakat. Mulai dari diskon pajak, pembebasan bagi NJOP tertentu, hingga insentif bagi pensiunan dan fasilitas umum.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai bahwa upaya ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang masif. Ia menekankan pentingnya penyebarluasan informasi agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Sayang sekali kalau relaksasi diberikan itu tidak terdistribusi ke publik kebijakan-kebijakan yang kita lakukan ini,” katanya.

Ia menambahkan, “Harus ada ikhtiar untuk lebih memasifkan informasi ini kepada masyarakat.”

Selain itu, Amsakar juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran pajak. Ia berharap seluruh sektor dapat mengadopsi sistem digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Batam optimistis dapat mencapai target PAD tahun 2026. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.