RRI.CO.ID, Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan tiga fokus pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan strategi tersebut akan menjadi fokus kerja Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) sepanjang 2026.

"POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pertama menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health. Ketiga, memperkuat sinergi antar-pihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti," kata Dicky dalam pertemuan POKJA LIKS di Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

Menurut Dicky, peningkatan literasi keuangan syariah tidak cukup hanya menambah pengetahuan masyarakat. Program tersebut juga harus mendorong peningkatan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah secara nyata.

Ia menilai literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan seiring dengan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct) serta penguatan pelindungan konsumen agar inovasi di sektor keuangan syariah berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

"Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan pelindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen," ujarnya.

Dicky menambahkan POKJA LIKS tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menyusun strategi bersama dan mendorong pelaksanaan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), organisasi profesi dan kemasyarakatan di bidang ekonomi syariah, asosiasi industri jasa keuangan syariah, akademisi, tokoh perempuan, hingga influencer yang tergabung dalam kelompok kerja tersebut.