RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tekanan fiskal yang meningkat seiring menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat, mendorong daerah untuk mencari solusi menjaga keseimbangan anggaran.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, mengatakan penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) dalam beberapa tahun terakhir berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.

“Akibatnya kita harus melakukan berbagai langkah efisiensi guna menutupi defisit anggaran, sementara pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal,” ujarnya dalam pertemuan bersama DPD RI di Batam, Senin, 20 April 2026.

Menurut Luki, nilai transfer dari pusat kini hanya sekitar Rp1,4 triliun pada 2026, menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja.

Di tengah tekanan tersebut, Pemprov Kepri juga mengusulkan agar beban belanja tertentu, seperti gaji aparatur sipil negara (ASN), dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Karena status ASN adalah aparatur negara, maka wajar jika penggajiannya juga dibayarkan seperti ASN di pusat,” katanya.

Selain persoalan fiskal, pemerintah daerah juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sektor labuh jangkar yang hingga kini masih berada di bawah kewenangan pusat, sehingga dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di daerah.

Ia menegaskan pentingnya tata kelola hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang adil dan akuntabel guna menghindari ketimpangan fiskal.

“UU ini diharapkan mampu menjawab tantangan desentralisasi fiskal, agar tidak terjadi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal,” ujarnya.

Hasil pengawasan tersebut, menurutnya, akan menjadi bahan evaluasi yang disampaikan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan nasional.

Di tengah kondisi fiskal yang menantang, Pemerintah Provinsi Kepri menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik, sembari terus memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi daerah.