RRI.CO.ID, Batam - Panitia Khusus DPRD Kota Batam yang tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan terus memperdalam pembahasan melalui forum diskusi bersama berbagai pihak terkait, Jumat, 17 April 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus H. Djoko Mulyono, SH, MH, didampingi Wakil Ketua Pansus Ir. Suryanto, serta diikuti anggota Pansus lainnya bersama tim hukum dari Pemerintah Kota Batam.

Untuk memperkaya isi regulasi, Pansus turut melibatkan kalangan pengembang properti yang tergabung dalam DPD REI Khusus Batam serta Ketua DPD Apersi Khusus Batam. Kehadiran mereka dinilai krusial karena menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan penerapan aturan PSU di sektor perumahan.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas substansi pasal, tetapi juga mengulas berbagai tantangan di lapangan, termasuk persoalan penyediaan fasilitas umum di kawasan hunian yang telah dibangun.

Ketua Pansus H. Djoko Mulyono menyampaikan keyakinannya bahwa pembahasan Ranperda ini dapat dirampungkan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menilai berbagai masukan yang dihimpun sejauh ini semakin memperkaya materi regulasi.

“REI dan Apersi merupakan pihak yang berkaitan erat dengan ketentuan yang diatur dalam Ranperda ini, mengingat mereka adalah pelaku usaha properti di mana perumahan yang mereka kembangkan akan menjadi sasaran pengaturan. Oleh karena itu, masukan dari mereka sangat diperlukan. Kami juga berdiskusi mengenai berbagai kendala serta penyediaan fasilitas umum di perumahan-perumahan yang telah dikembangkan,” ujar Djoko.

Melalui pembahasan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini, Pansus berharap aturan yang dihasilkan nantinya tidak hanya komprehensif, tetapi juga mudah diterapkan serta mampu menjawab persoalan nyata terkait pengelolaan PSU di kawasan perumahan di Kota Batam.