RRI.CO.ID, Batam - Komisi I DPRD Kota Batam kembali memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dialami warga terkait perumahan bersubsidi. Hal ini dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Selasa, 14 April 2026 siang, sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

RDPU tersebut secara khusus membahas polemik di Perumahan Rhabayu Estuario, Sekupang, Batam. Warga sebagai konsumen menyampaikan berbagai keluhan yang mereka alami, terutama menyangkut hak dan kejelasan dalam pembelian rumah bersubsidi.

Rapat dipimpin oleh anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, bersama Ketua Komisi I, Jelvin Tan. Sejumlah anggota Komisi I lainnya juga turut hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Dalam forum ini, berbagai pihak terkait turut dihadirkan, di antaranya perwakilan BPN Kota Batam, Bapenda, Bagian Hukum Setdako Batam, Camat Sekupang, Lurah Patam Lestari, pihak perbankan, pengembang, PPAT, serta organisasi masyarakat dan perwakilan konsumen.

Permasalahan yang dibahas diketahui bukan hal baru, melainkan sudah beberapa kali menjadi agenda pembahasan dalam forum serupa. Warga menduga adanya ketidaksesuaian dalam penetapan harga rumah subsidi dan menuntut kejelasan serta pengembalian hak mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Mustofa menegaskan pentingnya sikap terbuka dan kerja sama dari semua pihak agar persoalan tidak terus berlarut. “Saya kira semua perlu kooperatif agar tidak berkepanjangan. Apalagi ini sudah beberapa kali kita upayakan mediasi,” ujarnya.

Komisi I DPRD Kota Batam menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga menemukan solusi yang adil. Upaya mediasi akan terus dilakukan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terpenuhi secara optimal.