RRI.CO.ID, Batam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mengadakan rapat paripurna dengan agenda utama pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan panitia khusus (pansus), pada Senin, 30 Maret 2026. Sidang digelar di ruang sidang utama DPRD Batam dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan , Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, perwakilan LAM Kota Batam, serta pejabat dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan dukungan terhadap proses evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Setelah pembukaan, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan pidato pengantar sekaligus gambaran umum LKPj Tahun Anggaran 2025. Dalam paparannya, Amsakar menegaskan pentingnya LKPj sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, sekaligus implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tahun 2025 merupakan tonggak krusial karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata,” ujar Amsakar.

Ia juga menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau bertambah Rp331,24 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah yang sejalan dengan pemulihan ekonomi Batam. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4,41 triliun dengan prioritas pada sektor pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta penanganan kemiskinan.

Selain aspek keuangan, pemerintah juga mencatat capaian di bidang pelayanan publik, seperti peningkatan indikator literasi dan numerasi, perluasan cakupan UHC, hingga sejumlah penghargaan, termasuk opini WTP, predikat kota terinovatif dalam Innovative Government Award, dan status Kota Layak Anak. Meski begitu, Amsakar mengakui masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

“Masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi kami untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, sektor swasta, kalangan akademisi, serta masyarakat Batam atas kolaborasi dalam pembangunan daerah. Ia kemudian menyerahkan dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 secara resmi kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pimpinan DPRD, lengkap dengan dokumen pendukung. Selanjutnya, Ketua DPRD membacakan susunan anggota pansus LKPj yang berasal dari berbagai fraksi.

Untuk memberi ruang bagi pansus menentukan struktur kepemimpinan, rapat sempat diskors selama lima menit. Setelah dilanjutkan kembali, juru bicara pansus Muhannad Rudi menyampaikan hasil kesepakatan yang menetapkan Ahmad Surya sebagai Ketua Pansus dan Djoko Mulyono sebagai Wakil Ketua.

“Kami harapkan seluruh kepala OPD dapat bekerja sama dan hadir dalam rapat-rapat pembahasan nanti,” ujar Muhannad.

Sebagai penutup, Ketua DPRD juga mengumumkan sejumlah penyesuaian agenda kegiatan dewan, termasuk jadwal kunjungan kerja dan reses. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan proses pembahasan LKPj dapat berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan Batam ke depan.