RRI.CO.ID, Batam - Pengelola Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) bersama Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam menggelar pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Jakarta.

Agenda tersebut dilaksanakan sebagai kelanjutan implementasi Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Kementerian Kesehatan RI yang telah disepakati sejak 2022, sekaligus menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat peran RSBP Batam dalam jejaring pelayanan kesehatan nasional.

Audiensi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, yang didampingi Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP, Wakil Direktur Keuangan dan Umum Evi Elfiana Br. Bangun, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Muhammad Yanto, Kepala Satuan Penjaminan Mutu Feri Nawa Pamungkas, serta jajaran manajemen dan tenaga teknis rumah sakit.

Ariastuty menilai pertemuan tersebut sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan transformasi layanan di RSBP Batam.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan RSBP Batam berkembang sebagai rumah sakit pendidikan dan rujukan yang mampu mendukung program prioritas kesehatan nasional,” ujar Ariastuty.

Dalam audiensi itu, BP Batam dan RSBP Batam secara resmi menyampaikan dua usulan Perjanjian Kerja Sama (PKS) prioritas kepada Kementerian Kesehatan RI.

Dua usulan tersebut meliputi penguatan peran RSBP Batam sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit pengampu, serta pengembangan layanan prioritas nasional meliputi Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Langkah transformasi ini menandai perubahan peran RSBP Batam yang tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai penunjang investasi, tetapi juga diarahkan sebagai institusi pendidikan kesehatan, termasuk penyelenggaraan program fellowship bagi tenaga medis.

Selain itu, pihak RSBP Batam juga menyampaikan kesiapan menghadapi proses akreditasi Paripurna, yang menuntut dukungan fasilitas dan infrastruktur layanan unggulan, khususnya pada sektor kardiovaskular.

Dalam pemaparannya, manajemen RSBP Batam turut mengungkap rencana pengembangan layanan lainnya, termasuk layanan hiperbarik yang akan diajukan melalui mekanisme resmi sesuai regulasi yang berlaku.

“Pengembangan RSBP Batam kami arahkan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung daya saing Batam sebagai pusat layanan kesehatan di Indonesia,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan RI menekankan pentingnya pemerataan layanan penyakit jantung di luar wilayah Pulau Jawa.

“Penguatan layanan jantung di daerah merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Benyamin.

Terkait rencana penguatan layanan jantung di RSBP Batam, Benyamin menyatakan dukungan secara prinsip, seraya menilai kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki rumah sakit tersebut sebagai faktor utama.

“Penguatan fasilitas kesehatan idealnya diberikan kepada rumah sakit yang telah siap dari sisi tenaga medis dan tata kelola layanan,” katanya.

Dalam perspektif regional, Wakil Menteri Kesehatan menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai destinasi layanan kesehatan dan wisata medis di Kepulauan Riau, seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar pengembangan layanan kesehatan dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, BP Batam dan RSBP Batam akan menyusun dokumen teknis lanjutan untuk disampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI, sekaligus menjadwalkan pertemuan berikutnya guna mempercepat realisasi kerja sama strategis yang telah dibahas.