RRI.CO.ID, Batam - Pusat Penerangan TNI melaporkan bahwa Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) dan HAM Tentara Nasional Indonesia secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) TNI Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Mako Akademi TNI.

Rakorniskum TNI 2026 menjadi forum penting dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme perwira hukum di lingkungan TNI. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kualitas produk hukum yang dihasilkan agar semakin akuntabel, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Dalam sambutannya, Kababinkum dan HAM TNI menegaskan bahwa Rakorniskum merupakan agenda strategis dalam pembinaan hukum di tubuh TNI. Forum ini menjadi sarana konsolidasi bagi para pemimpin dan perwira hukum untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pembinaan satuan dalam bidang hukum.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu memahami secara komprehensif mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi krusial mengingat peran hukum dalam organisasi militer tidak hanya sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas.

Rakorniskum TNI 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional terkemuka, di antaranya Jimly Asshiddiqie dan Topane Gayus Lumbuun. Dalam paparannya, kedua tokoh tersebut menekankan pentingnya penguatan sistem hukum nasional, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan, sistematis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Selain sebagai forum pembelajaran, Rakorniskum juga menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai produk hukum yang telah dihasilkan di lingkungan TNI. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga relevan dengan dinamika tugas dan tantangan yang dihadapi TNI ke depan.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, TNI dituntut untuk memiliki sistem hukum yang kuat, adaptif, dan responsif. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia di bidang hukum menjadi salah satu prioritas utama guna mendukung profesionalisme prajurit serta menjaga kredibilitas institusi.

Dengan terselenggaranya Rakorniskum TNI Tahun Anggaran 2026, diharapkan seluruh perwira hukum di lingkungan TNI dapat semakin solid dan kompeten dalam menjalankan fungsi hukumnya. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik, transparan, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional.