RRI.CO.ID, Batam - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh KB (MELAYU KEPRI) merupakan agenda rutin mingguan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi wadah komunikasi strategis antara penyuluh KB dan pegawai perwakilan.

MELAYU KEPRI bertujuan menyampaikan informasi terkini pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sekaligus mengevaluasi capaian kinerja serta mengidentifikasi tantangan dan kendala di lapangan secara bersama-sama.

MELAYU KEPRI dilaksanakan secara daring pada Jumat (30/1) dan diikuti oleh seluruh penyuluh KB serta pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Forum ini menjadi sarana konsolidasi internal untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan memastikan program Bangga Kencana berjalan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, M.Si, dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh pegawai diharapkan dapat melengkapi eviden Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025.

"Proses penilaian kinerja saat ini masih menunggu rilis hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) UKE II dari pusat sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi dan individu," jelasnya.

Selain itu, Rohina menekankan pentingnya kesiapan pelaksanaan pelayanan kontrasepsi dalam rangka penggarapan unmet need KB melalui program Pelayanan KB Terpadu Wilayah Prioritas (PANTAU KB) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9–15 Februari 2025. Bersama Tim Kerja Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi dan Tim Kerja Data dan Informasi, akan dilakukan pemetaan target serta penguatan strategi intervensi di wilayah prioritas.

“Bersama kita akan melakukan pemetaan kantong-kantong unmet need KB di wilayah tersebut”ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ia juga mengingatkan penguatan program Lansia Berdaya (SIDAYA) dan berharap setiap penyuluh KB dapat membentuk Sekolah Lansia serta memberikan pelayanan Satya Gatra melalui Posyandu Lansia.

Pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) juga menjadi perhatian, dengan mendorong penyuluh KB melakukan koordinasi dan pendampingan intensif dalam pembentukan dan penguatan SSK di wilayah binaan.

MELAYU KEPRI kali ini turut diisi dengan penyampaian materi evaluasi kinerja pegawai Tahun 2025 dan perencanaan kinerja pegawai Tahun 2026 oleh Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, Pelayanan Publik dan Humas, Sub Tim Sumber Daya Manusia (SDM), Syarifah Nadhirah,S.PSi. Materi tersebut menekankan pentingnya penyusunan SKP berbasis jabatan, pemenuhan pengembangan kompetensi wajib, serta penyelarasan rencana hasil kerja individu dengan target kinerja organisasi.

Sementara Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, Sri Hartati,S.Pd.,MM menyampaikan materi kerjasama program pemberdayaan komunitas berbasis zakat untuk meningkatkan pengembangan produksi dan meningkatkan keterampilan poktan UPPKA bersama BAZNAS.

Melalui MELAYU KEPRI, diharapkan kinerja penyuluh KB semakin terukur, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau