RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Thailand berencana memperketat regulasi kepemilikan dan penggunaan senjata api setelah insiden penembakan massal di wilayah pinggiran Bangkok yang menewaskan sedikitnya delapan orang pada Jumat 7 Agustus 2026. Tragedi tersebut kembali memicu perhatian terhadap tingginya kepemilikan senjata api di negara itu serta perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan keselamatan publik.

Insiden bermula ketika seorang remaja menembak dua kakek-neneknya hingga tewas sebelum melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah di luar Bangkok. Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya lima korban jiwa lainnya, sementara pelaku akhirnya meninggal dunia. Aparat keamanan segera mengamankan lokasi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif serta kronologi lengkap kejadian.

Merespons peristiwa tersebut, pemerintah Thailand menyatakan akan mengajukan undang-undang baru yang membatasi penggunaan dan pembawaan senjata api di ruang publik. Rancangan kebijakan tersebut diarahkan agar hanya aparat pemerintah yang sedang menjalankan tugas resmi yang diperbolehkan membawa senjata api, sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kekerasan bersenjata.

Thailand merupakan negara dengan tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data Small Arms Survey, terdapat sekitar 10,3 juta senjata api yang dimiliki masyarakat sipil, dengan lebih dari enam juta di antaranya terdaftar secara resmi, sementara jutaan lainnya diperkirakan beredar tanpa registrasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan pengawasan kepemilikan senjata.

Kasus penembakan massal bukan pertama kali terjadi di Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut beberapa kali diguncang insiden serupa, termasuk penembakan di pusat perbelanjaan Bangkok pada 2023 serta tragedi di sebuah pusat penitipan anak pada 2022 yang menewaskan puluhan orang, termasuk banyak anak-anak. Rentetan peristiwa itu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengendalian senjata secara menyeluruh.

Sejumlah langkah pengawasan sebenarnya telah diterapkan sebelumnya, seperti pembatasan penerbitan izin baru, pengendalian impor senjata, dan pembatasan akses ke lapangan tembak bagi warga berusia di bawah 20 tahun. Namun, sejumlah pengamat menilai regulasi yang berlaku masih memiliki kelemahan, terutama karena belum mewajibkan pemeriksaan kesehatan mental bagi pemohon izin kepemilikan senjata maupun evaluasi berkala terhadap pemegang izin.

Rencana pembaruan regulasi diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan senjata api sekaligus menekan risiko terjadinya aksi kekerasan bersenjata di masa mendatang. Selain penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan layanan kesehatan mental, edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap peredaran senjata ilegal dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warga Thailand.