RRI.CO.ID, Batam - Dilansir dari Reuters Pemerintah Vietnam menolak kesimpulan yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait dugaan kegagalan negara tersebut dalam menekan perdagangan barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa. Kementerian Luar Negeri Vietnam menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan upaya yang telah dilakukan Hanoi dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, dalam konferensi pers di Hanoi, Kamis 4 Juni 2026, menyatakan bahwa pemerintah Vietnam secara tegas melarang segala bentuk kerja paksa. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan Vietnam telah diselaraskan dengan berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO), termasuk perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di berbagai sektor industri.

Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengusulkan tarif impor hingga 12,5 persen terhadap produk dari 60 negara, termasuk Vietnam. Kebijakan itu didasarkan pada hasil evaluasi yang menyebut sejumlah negara belum mampu menekan perdagangan barang yang diduga berasal dari praktik kerja paksa. Namun, sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat menolak tuduhan tersebut dan menilai kebijakan tarif baru berpotensi mengganggu perdagangan global.

Hubungan dagang antara Vietnam dan Amerika Serikat memang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Vietnam menjadi salah satu tujuan utama relokasi rantai pasok global, terutama setelah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini mendorong peningkatan signifikan ekspor Vietnam ke pasar Amerika Serikat, mulai dari produk elektronik, tekstil, alas kaki, hingga peralatan rumah tangga.

Data perdagangan terbaru menunjukkan defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Vietnam mencapai 54,8 miliar dolar AS pada kuartal pertama tahun ini. Angka tersebut menjadi yang terbesar kedua setelah Taiwan dan bahkan melampaui defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok maupun Meksiko pada periode yang sama. Pemerintahan Trump sebelumnya berulang kali menyatakan keinginan untuk mengurangi defisit perdagangan sebagai bagian dari strategi ekonomi dan perlindungan industri domestik.

Selain isu kerja paksa, Vietnam juga menghadapi sorotan dari Washington terkait dugaan kelebihan kapasitas produksi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta penggunaan bahan baku dan komponen dari negara lain yang masuk ke pasar Amerika Serikat melalui Vietnam. Meski demikian, Hanoi menegaskan komitmennya untuk terus membangun dialog yang konstruktif dan kooperatif dengan pemerintah Amerika Serikat guna menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada.

Vietnam juga menyatakan akan terus melindungi kepentingan pekerja dan pelaku usaha di dalam negeri sambil menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat. Para pengamat menilai bahwa penyelesaian sengketa perdagangan melalui dialog dan negosiasi akan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi kedua negara yang selama ini berkembang pesat dan memiliki nilai strategis bagi kawasan Asia-Pasifik.