RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Bangladesh menerapkan kebijakan penghematan energi secara ketat dengan memangkas jam operasional kantor dan pusat perbelanjaan, serta melarang penggunaan lampu hias pada acara pernikahan mulai Jumat, 3 April 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan harga energi global yang meningkat akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari AFP, sebagai negara yang sangat bergantung pada impor energi, Bangladesh mendatangkan sekitar 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah. Walaupun persediaan bahan bakar seperti bensin dan solar masih tersedia, pemerintah menilai jalur distribusi energi saat ini tidak sepenuhnya aman.

Ketergantungan terhadap energi impor juga terlihat dari sektor listrik, di mana sekitar 60 persen pembangkit bergantung pada gas dari luar negeri. Sementara itu, penggunaan solar masih menjadi tulang punggung bagi aktivitas pertanian.

Kebijakan baru di Dhaka mengatur agar kantor pemerintah, perusahaan swasta, dan bank mengurangi jam operasional harian dengan penutupan lebih awal, berlaku hingga pemberitahuan berikutnya.

“Jalur pasokan bahan bakar tidak aman ... baik kantor pemerintah maupun swasta akan beroperasi dari pukul 09.00 hingga 16.00, sementara bank buka dari pukul 09.00 hingga 15.00,” ujar Sekretaris Utama Pemerintah, Nasimul Gani.

Kebijakan penghematan juga menyasar sektor ritel, di mana pusat perbelanjaan yang biasanya beroperasi hingga malam kini diwajibkan tutup pada pukul 18.00. Namun, toko yang menjual kebutuhan pokok tetap diperbolehkan buka seperti biasa.

Larangan penggunaan lampu dekoratif yang sebelumnya hanya berlaku di mal kini diperluas hingga ke acara pernikahan, yang di Bangladesh dikenal sebagai perayaan besar dengan dekorasi meriah dan konsumsi listrik tinggi.

Selain pembatasan aktivitas, pemerintah juga menginstruksikan instansi untuk menunda pengadaan barang seperti kendaraan dan komputer, serta mengurangi pengeluaran untuk jamuan dalam kegiatan resmi.

Kegiatan pelatihan pegawai ke luar negeri dihentikan sementara, sementara pelatihan dalam negeri juga dikurangi hingga 50 persen sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan energi.

Otoritas memperkirakan serangkaian kebijakan ini mampu menekan konsumsi bahan bakar nasional hingga sekitar 30 persen.

Di sektor pendidikan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar, sekaligus mempertimbangkan penggunaan bus listrik untuk transportasi pelajar.

Untuk mengatasi tekanan krisis energi, Bangladesh juga tengah menjajaki pinjaman sekitar 2 miliar dolar AS dari lembaga keuangan multilateral.

Di sisi lain, langkah pengendalian juga dilakukan dengan membatasi pembelian bahan bakar, menghentikan operasional sebagian besar pabrik pupuk, serta menempatkan aparat keamanan di SPBU yang mengalami lonjakan antrean.

Dalam kurun waktu 3 Maret hingga 1 April, pemerintah telah melaksanakan sekitar 5.000 operasi penertiban dan menyita kurang lebih 400.000 liter bahan bakar ilegal, menurut keterangan otoritas terkait.