RRI.CO.ID, Batam - Situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah militer Thailand menyatakan terjadi baku tembak dengan pasukan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara pada 24 Februari 2026. Insiden ini disebut melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dicapai pada Desember lalu.

Menurut pernyataan resmi Angkatan Darat Thailand, pasukan Kamboja diduga menembakkan satu granat 40 mm ke arah patroli militer Thailand di Provinsi Sisaket pada pagi hari. Serangan tersebut kemudian dibalas oleh pasukan Thailand menggunakan peluncur granat M79 sebagai tindakan peringatan dan pertahanan diri sesuai aturan keterlibatan militer.

Pihak militer Thailand memastikan tidak ada korban luka dari personelnya dalam insiden tersebut. Juru bicara Angkatan Darat Thailand, Winthai Suvaree, menegaskan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri tiga pekan bentrokan mematikan di akhir 2025.

Militer Thailand menduga insiden terjadi akibat rotasi pasukan di pihak Kamboja, di mana personel baru dinilai belum memahami sepenuhnya prosedur operasi dan sistem komando di wilayah sensitif tersebut.

Namun, pemerintah Kamboja langsung membantah tuduhan tersebut. Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, menyebut klaim Thailand sebagai informasi yang tidak benar dan sengaja dibuat untuk memicu ketegangan di kawasan perbatasan.

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja sendiri telah berlangsung lebih dari satu abad. Perselisihan ini berakar dari penetapan batas wilayah era kolonial Prancis sepanjang sekitar 800 kilometer yang hingga kini masih menyisakan area sengketa, terutama di sekitar kawasan kuil bersejarah dan jalur strategis militer.

Sepanjang 2025, konflik kembali meningkat menjadi beberapa gelombang bentrokan bersenjata yang menewaskan puluhan tentara maupun warga sipil. Pertempuran pada Juli dan Desember bahkan menyebabkan lebih dari satu juta warga terpaksa mengungsi dari wilayah perbatasan.

Pengamat keamanan regional menilai insiden terbaru ini menunjukkan rapuhnya stabilitas pascagencatan senjata. Kawasan perbatasan masih dipenuhi pasukan bersenjata dari kedua negara, sehingga kesalahan kecil atau miskomunikasi berpotensi memicu eskalasi lebih besar.

Ketegangan ini juga menjadi perhatian negara-negara ASEAN karena konflik terbuka antara dua anggota berisiko mengganggu stabilitas ekonomi, perdagangan lintas batas, serta keamanan regional Asia Tenggara secara keseluruhan.

Diplomasi militer dan dialog bilateral dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah konflik meluas, terutama mengingat sejarah panjang perselisihan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.