KBRN, MANOKWARI : Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP Provinsi Papua Barat siap menggelar musyawarah besar (Mubes) yang pertama. Mubes itu akan digelar pada 4-5 November mendatang.

Ketua Panitia, Boy Goodlief Wolter Baransano dalam press converance, Rabu (30/10/2024) menyebut, perkumpulan asosiasi itu menampung sebanyak 53 asosiasi lokal dengan total sekira 3.000 kontraktor OAP. Keberadaan mereka yang kian eksis merangkul semua asosiasi menjadi satu semangat swasta dalam pembangunan di Papua Barat.

"Semangat itu kita dorong dalam 1 tahu terakhir ini, dan jelang penghujung tahun, kami menggelar musyawarah pertama yang didalamnya akan disepakati satu langkah maju dan stretgis yang untuk mengimbangi regulasi pemerintah pusat dan daerah baik itu Perpres, Permen maupun Inpres tentang Otsus," ujar pria yang akrab disapa Boy.

Kata dia, akan ada rekomendasi yang dilahirkan dari mubes tersebut. Rekomendasi itu nantinya, menjadi satu kearifan lokal yang harus didorong dari semua aspek.

"kami akan terus menjadi mitra tetap dengan pemerintah daerah entah siapapun itu pemimpinnya, baik di Provinsi maupun Kabupaten," terangnya.

Sementara itu, selaku Koordinator Umum Perkumpulam Asosiasi, Alex S Wonggor menyebut, tujuan utama dari pelaksanaan Mubes itu adalah untuk menunjukan kemantapan organisaai mereka kepada pemerintah.

"Mubes ini juga untuk siapkan program kerja dan usulan anggaran. Tahun ini perkumpulan asosiasi mendapat alokasi 70 milair yang kemudian dinagi kepada asosiasi lokal. Tahun depan kita usulkan dengan harapan ada penambahan," ungkapnya, sembari menyebut bahwa keberadaan organisaai itu juga menjadi pengingat pemerintah untuk tidak lupa soal kewajiban pemberdayaan.

Yan Soindemi, selaku penanggung jawab Perkumpilan Asosiasi menambahkan bahwa, keberadaan perkumpulan asosiasi telah mempu menghimpun dan sama sama menjaga hak hak pengusaha asli Papua yang diberikan Negara melalui beberapa regulasi.

Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Asosiasi, Lewis Wanggai, menyebut bahwa dalam Mubes, mereka juga akan melakukan verifikasi terhadap asosiasi lokal yang tergabung, termasuk verifikasi internal oleh masing masing asosiasi terhadap setiap anggota asosiasi.

"Kami juga akan menyediakan usulan untuk Pemprov Papua Barat yang sekiranga dapat diakomodir dalam sidang anggaran untuk terjawab di anggaran 2025. Hasil Mubes nanti akan kita serahkan ke Pemprov dan Kabupaten agar menjadi rujukan pembinaan OAP sesuai amanat undang undang," tandasnya.