RRI.CO.ID, Banjarmasin – Kota Banjarmasin ditargetkan menjadi percontohan perluasan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hingga saat ini, baru sekitar 8,1 persen warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat.

Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi II DPR RI DPD Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat dan tepat sasaran.

"Bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), kami memilih Banjarmasin sebagai pilot project. Tujuannya untuk jemput bola digitalisasi penerima bantuan," kata Rifqi.

Rifqi meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat.

"Seluruh RT harus melakukan jemput bola di lingkungannya masing-masing. ASN juga harus ikut membantu agar target ini bisa terpenuhi dalam dua bulan ke depan," ujarnya.

Menurut Rifqi, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih rendah. Politisi Partai NasDem itu bahkan menyatakan siap melakukan pengawasan langsung untuk memastikan Banjarmasin mampu menjalankan perannya sebagai daerah percontohan Perlinsos digital.

"Baru sekitar 10 persen dan saya yakin 90 persennya dengan kerja bersama dan kayuh baimbai bisa kita selesaikan. Kalau Banjarmasin sudah dipilih sebagai pilot project, maka harus kita pastikan ini berjalan dan berhasil," katanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin, Helfian Noor, mengungkapkan capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1 persen. Dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman e-KTP.

Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40 persen. Helfi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

"Target pemerintah pusat itu hampir 40 persen. Tapi kita masih 8,1 persen," kata Helfi.

Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.

Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil Banjarmasin diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. "Para ASN sudah kita aktivasi IKD-nya. Sekarang kita melakukan pendekatan kepada kader-kader Perlinsos untuk mendorong aktivasi IKD agar capaian pusat tadi bisa tercapai sesuai trik yang diarahkan," ujarnya.

Helfi menilai mobilisasi secara masif menjadi kunci untuk meningkatkan angka aktivasi. Namun, target tersebut dinilai perlu dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi dan kendala di lapangan.

"Untuk bisa maksimal memang harus ada mobilisasi terhadap aktivasi IKD. Agar capaian 30 persen bisa tewujud walau bertahap," ujarnya.

Ia mencontohkan, peningkatan capaian tidak harus langsung melonjak tinggi dalam waktu singkat. "Misalnya tahun ini 10 persen dulu. Kita bertahap menyediakan kondisi di lapangan dan melihat kendala yang dihadapi," ucapnya.