RRI.CO.ID, Martapura - Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan di Aula Barakat, Martapura, Senin, 25 Mei 2026. Rakor yang dihadiri Bupati Banjar, Sekda Banjar, Asisten Pemerintahan & Kesra, staf ahli , Camat se Kabupaten Banjar dan , kepala perangkat daerah terkait membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari stunting, pencegahan narkoba, percepatan bantuan bencana, hingga pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam arahannya, Bupati Banjar Saidi Mansyur, menekankan pentingnya kepedulian Kepala SKPD termasuk Camat terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian pusat maupun daerah di wilayah masing-masing. Menurutnya, seluruh unsur terkait harus bisa melaksanakan tugas dan fungsi khsusunya untuk mendukung penyelesaian masalah.

“Permasalahan seperti stunting, narkoba, perlindungan anak hingga penanganan bencana sering kita bahas. Tapi yang harus terlihat adalah action-nya di lapangan. Pemerintah daerah harus benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Bupati Banjar.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Permasalahan stunting menjadi perhatian utama. Bupati mengungkapkan saat ini masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti pengukuran di posyandu yang belum optimal serta pergantian kader yang terlalu sering di tingkat desa.

Untuk itu penguatan peran PMD, PKK, dan kader kesehatan desa harus terus ditingkatkan. Hal ini guna memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar memberikan penjelasan alasan masih tingginya angka stunting di kabupaten banjar. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh proses pengukuran tinggi badan anak oleh para kader secara teknis masih banyak yang kurang akurat.

Pada sektor Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah menyoroti masih terbatasnya sekolah layak anak, masjid ramah anak, dan fasilitas toilet berbasis gender. Menurutnya, seluruh pihak harus berkolaborasi untuk mendukung program yang dicanangkan pemerintah tersebut.

“Pencapaian Kabupaten Layak Anak memerlukan keterlibatan semua pihak. Forum anak harus segera dibentuk di semua kecamatan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Di sisi lain, Persoalan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Banjar juga masih menjadi sorotan serius. Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjar mengungkapkan bahwa Kabupaten Banjar saat ini berada di peringkat pertama di Kalimantan Selatan terkait peredaran narkoba.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Martapura, Astambul, Gambut, Sungai Pinang, Martapura Timur, dan Sungai Tabuk. Daerah-daerah tersebut yang saat ini masih dinilai memiliki tingkat tinggi dalam kasus peredaran narkoba di Kabuaten Banjar.

“Pencegahan dan pemberantasan narkoba harus diperkuat melalui kerja sama dengan Polres Banjar. Camat juga diminta membentuk Tim Terpadu P4GN sebagai langkah konkret di wilayah masing-masing,” ucap Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjar.

Dalam rakor tersebut, Bupati turut mengapresiasi peran BPBD dan Dinas Sosial atas kecepatan respons dalam mendistribusikan bantuan kepada korban bencana. Kerja cepat ini juga melibatkan pihak lainnya melalui koordinasi bersama camat, pambakal, dan masyarakat.

“Terima kasih kepada BPBD, Dinas Sosial, para camat, pambakal, dan masyarakat yang bergerak cepat membantu korban bencana. Namun administrasi dari desa juga harus dipercepat agar bantuan bisa segera tersalurkan,” ujar Bupati Banjar.

Bupati juga meminta evaluasi skema bantuan agar lebih proporsional terhadap tingkat kerusakan yang dialami masyarakat terdampak. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan camat, termasuk dalam pelaksanaan program dan pelimpahan kewenangan yang harus diperjelas melalui regulasi serta dukungan anggaran.

Menanggapi hasil rakor tersebut, Camat Beruntung Baru, Bapak Wahidin Noor, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan pemerintah daerah. Fokus yang akan ditindaklanjuti pada isu stunting, narkoba, perlindungan anak, serta percepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Arahan Bupati menjadi pengingat bagi kami bahwa pemerintah kecamatan harus hadir dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Isu stunting, narkoba, perlindungan anak hingga penanganan bencana memerlukan kerja sama semua pihak,” kata Bapak Wahidin Noor.

Ia menegaskan bahwa Kecamatan Beruntung Baru akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kader, serta stakeholder. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat implementasi program di lapangan.

Melalui Rakor Kecamatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Hal ini guna menjawab tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.