Satpol PP Banjar Siapkan Penataan 13 Bangunan di Bahu Jalan

RRI.CO.ID, Martapura - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyiapkan langkah penataan terhadap warung, lapak, dan bangunan lainnya yang berada di sekitar bahu Jalan Syekh M Arsyad Al Banjary, Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur. Penataan dilakukan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan bangunan di sekitar bahu jalan yang dinilai berkaitan dengan fungsi ruang jalan sebagai fasilitas publik.

Kasatpol PP Kabupaten Banjar Yuana Karta Abidin mengatakan, pihaknya masih berada pada tahap persiapan sebelum pelaksanaan penertiban. Langkah awal yang dilakukan yakni sosialisasi dan pemasangan pengumuman kepada masyarakat maupun pemilik bangunan di lokasi.

“Saat ini kita masih tahap persiapan. Langkah awal yang akan dilakukan adalah sosialisasi dan pemasangan pengumuman kepada masyarakat maupun pemilik bangunan di lokasi,” ujar Yuana.

Yuana menjelaskan sosialisasi diperlukan agar pemilik bangunan mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi juga menjadi bagian dari tahapan penataan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lebih lanjut.

“Jadi penataan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Kita terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pemberitahuan agar masyarakat memahami ketentuan yang ada,” katanya.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, terdapat 13 bangunan yang berada di sisi kiri dan kanan Jalan Syekh M Arsyad Al Banjary yang menjadi perhatian dalam proses penataan. Pendataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai kondisi di lapangan dan ketentuan yang berlaku.

Yuana menegaskan, penggunaan ruang publik, termasuk bahu jalan, perlu memperhatikan kepentingan seluruh pengguna jalan. Keberadaan bangunan yang terlalu dekat dengan ruang lalu lintas berpotensi mengganggu fungsi jalan apabila tidak ditata sesuai aturan.

“Kita tentu mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Namun, fungsi jalan dan bahu jalan juga harus tetap dijaga agar aman, tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan penataan, Satpol PP Kabupaten Banjar berpedoman pada sejumlah regulasi yang mengatur ketenteraman, ketertiban umum, pedagang kaki lima, serta bangunan gedung. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan tahapan penataan terhadap bangunan yang berada di sekitar ruang publik.

Salah satu dasar yang digunakan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Penataan juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima, khususnya terkait keberadaan dan aktivitas pedagang yang memanfaatkan ruang publik.

Selain itu, Satpol PP Kabupaten Banjar juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam melihat aspek bangunan dan pemanfaatannya di sekitar Jalan Syekh M Arsyad Al Banjary.

Yuana menekankan, sebelum memasuki tahapan penertiban, pihaknya akan memberikan sosialisasi dan pemberitahuan kepada pemilik bangunan. Pemerintah daerah ingin memastikan proses penataan berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita ingin prosesnya berjalan tertib sesuai tahapan. Masyarakat diberikan informasi terlebih dahulu sehingga ada kesempatan untuk memahami dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Yuana menyebut pemerintah daerah juga memahami bahwa keberadaan warung dan lapak berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penataan tidak semata-mata diarahkan pada tindakan penertiban, tetapi dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan aturan yang berlaku.

Penataan bangunan di bahu Jalan Syekh M Arsyad Al Banjary diharapkan dapat menjaga fungsi ruang jalan sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Penataan juga diharapkan menciptakan kondisi ruang publik yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

“Harapannya, setelah ditata, kondisi jalan bisa lebih aman bagi pengendara dan nyaman bagi masyarakat. Ruang publik ini digunakan bersama, sehingga kepentingan seluruh masyarakat harus kita perhatikan,” katanya.