RRI.CO.ID, Banjarmasin – Gelombang konten media sosial yang ‘menyerang’ pemerintah kini semakin marak. Bukan lagi sekadar kritik terhadap kebijakan, sebagian narasi bahkan dianggap sengaja dibangun untuk memancing kemarahan publik dan menggiring opini.

Koordinator Wilayah (Korwil) Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Kalimantan Selatan, Sri Astuty menilai media sosial memang memiliki fungsi sebagai ruang demokrasi dan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, platform digital juga bisa berubah menjadi ladang provokasi yang berbahaya bagi stabilitas opini publik.

“Harus kita pahami bahwa media sosial memiliki fungsi dapat menjadi ruang demokrasi. Pada sisi lain bisa menjadi ruang publik untuk berbagi informasi, namun dapat menjadi ladang narasi provokatif yang disengaja untuk memantik kemarahan,” ujarnya, Rabu, 13 Mei 2026.

Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah sejatinya merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun ketika kritik kehilangan esensi sehatnya, dipenuhi serangan emosional, bahkan tidak berbasis data, maka masyarakat juga harus memiliki filter yang sehat dalam menerima informasi.

“Adanya berbagai komentar yang menyerang kebijakan dengan menghilangkan esensi kritik yang sehat dan tidak berbasis data. Maka tentu harus mendapat filter yang sehat pula dari para pengguna media sosial,” katanya.

Menurut Sri Astuty, konten-konten yang terus memancing emosi negatif tanpa membuka ruang dialog sudah masuk dalam kategori agitasi digital. Situasi seperti ini dinilai dapat menggerus kepercayaan publik secara irasional apabila tidak diimbangi klarifikasi yang utuh dari pihak terkait.

“Konten-konten yang memicu emosi negatif tanpa ruang dialog sebagai bentuk agitasi digital. Hal ini tentu dapat menguras kepercayaan secara irrasional, sehingga perlu ada klarifikasi resmi secara utuh dari pihak-pihak yang disebutkan dalam konten tersebut,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terseret arus emosi ketika mengonsumsi informasi di media sosial. Verifikasi disebut menjadi rem mental paling penting di tengah derasnya arus konten digital.

“Ketika mengkonsumsi informasi, masyarakat haruslah memiliki rem mental yang baik dengan mampu melakukan verifikasi sebelum melakukan reaksi. Lalu aksi komentar pada media sosial dengan melakukan cek sumber informasi, apakah dari media yang kredibel atau anonim,” ujarnya, menambahkan.

Tak hanya itu, Sri Astuty menilai masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah memiliki mekanisme serta pengawasan tersendiri. Karena itu, ia meminta publik tidak langsung percaya pada konten yang menyerang pribadi pejabat tanpa mengecek substansi dan validitasnya.

“Jika terdapat konten yang menyerang pribadi pejabat perhatikan substansinya. Kemudian cek kebenarannya dari lembaga-lembaga yang kompeten,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa algoritma media sosial bekerja berdasarkan emosi pengguna. Semakin seseorang marah dan bereaksi, maka semakin banyak pula konten serupa yang akan muncul di beranda mereka.

“Sadarilah bahwa algoritma media sosial cenderung menyajikan apa yang membuat kita bereaksi. Semakin kuat emosi kemarahan kita, maka akan semakin banyak konten dengan narasi serupa muncul,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Sri Astuty mengajak masyarakat agar tetap bijak menggunakan media sosial dan tidak menjadikan platform digital sebagai hakim atas suatu persoalan. “Media sosial tidak seharusnya menjadi hakim yang menjadi pemutus kondisi. Gunakan jari kita untuk mencari kebenaran, bukan sekadar meluapkan amarah yang tidak menghasilkan perubahan apa pun,” ucapnya, mengakhiri.