RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin belum buru-buru mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Alih-alih langsung menerapkan, Pemko memilih berhitung matang agar kebijakan tersebut tidak justru kontraproduktif.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menegaskan hingga saat ini belum ada arahan resmi dari pimpinan daerah. Terkait dengan implementasi WFH di lingkungan Pemko.

“Belum ada arahan pimpinan. Prinsipnya kita memahami keinginan Pemerintah untuk efisiensi energi dan tentu didukung oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu, 28 Maret 2026.

Namun, Dolly menegaskan bahwa penerapan WFH tidak bisa serta-merta disamaratakan, mengingat karakteristik daerah dan jenis pekerjaan ASN yang berbeda-beda. Ia menyebut, opsi WFH mungkin bisa diterapkan secara terbatas, agar tidak malah menggangu pelayanan.

“WFH mungkin bisa diterapkan untuk aktivitas kerja yang tidak bersentuhan dengan pelayanan. Kalau yang sifatnya pelayanan langsung, bisa dilakukan secara bergantian. Tapi ini masih kita hitung,” ucapnya, tegas.

Menurutnya, aspek efisiensi yang menjadi tujuan utama kebijakan ini justru harus dikaji lebih dalam di Banjarmasin. Ia menyebut, secara geografis wilayah kota tidak terlalu luas sehingga konsumsi energi dinilai tidak terlalu besar.

“Kita masih memperhitungkan berapa efisiensi yang kita dapat dibandingkan dengan tidak WFH. Wilayah kita kan tidak begitu luas, tidak banyak memerlukan energi seperti BBM atau listrik,” ucapnya.

Tak hanya soal efisiensi, Dolly juga menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan jika tidak diawasi secara ketat. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan ASN memanfaatkan WFH sebagai “perpanjangan libur”.

“Takutnya diberlakukan WFH malah tidak bekerja di rumah. Dipilih gandengan hari libur seperti Jumat atau Senin, malah terlalu nyaman pada liburan,” ujanya menyindir.

Untuk itu, Pemko Banjarmasin memilih tidak gegabah dan mengambil langkah hati-hati sambil melihat perkembangan di daerah lain. “Kita wait and see saja dulu, karena Provinsi dan kabupaten/kota lain juga belum menerapkan hal tersebut. Perlu juga berhitung, jadi apabila diterapkan harus dengan berbagai alternatif, namun tetap memperhitungkan efektivitasnya,” ucapnya, mengakhiri.

Diketahui, Pemerintah diketahui tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah, yaitu dari penerapan WFH bagi ASN untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Adapun kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Sementara untuk sektor swasta, pemerintah tidak memberlakukan kewajiban dan hanya bersifat imbauan, sehingga penerapannya diserahkan kepada masing-masing perusahaan.