KBRN, Banjarmasin: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda, menyatakan keprihatinan atas tingginya angka anak putus sekolah di Kalsel. Angka anak putus sekolah mencapai puluhan ribu anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/sederajat.

Menurutnya beragam faktor yang melatarbelakangi persoalan itu, yang harus menjadi atensi Pemerintah daerah. Hal itu diungkap Galuh Tantri, usai pertemuan dengan awak media di Banjarbaru, Senin (30/9/2025).

Dia mengungkapkan faktor penyebabnya mulai keterbatasan ekonomi, pilihan untuk bekerja, kasus pernikahan dini. Hingga menjadi korban perundungan (bullying), atau berpindah ke jalur pendidikan nonformal.

"Banyak alasan yang menjadi faktor penyebab anak putus sekolah, ini PR, harus ada treatment yang berbeda, kami sedang menyusun strategi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu," katanya.

Guna menekan angka putus sekolah, Disdikbud Kalsel telah menyiapkan langkah-langkah. Seperti Beasiswa dan bantuan bagi siswa kurang mampu, bakal jadi prioritas agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, bagi anak-anak yang terlanjur putus sekolah, dinas akan melakukan advokasi intensif. Tujuannya adalah memastikan mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan ijazah melalui program Paket A, B, dan C.

"Tapi mohon izin, mungkin program ini akan di-launching, tetapi prosesnya tidak bisa langsung," kata Galuh.

Galuh menekankan, meskipun data anak putus sekolah sudah dimiliki (by name by address). Hal terpenting adalah kemauan dari anak itu sendiri untuk kembali bersekolah.

Mengingat kompleksitas permasalahan anak putus sekolah tersebut, Disdikbud Kalsel juga tengah menyusun strategi tambahan yang lebih komprehensif untuk diterapkan yaitu mencakup perbaikan sistem dan database, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, Galuh menyebut langkah strategis ini baru akan bisa dijalankan sepenuhnya pada tahun 2026, mengingat waktu menuju tahun 2025 yang semakin sempit. Penanganan masalah putus sekolah ini dipastikan akan melibatkan kolaborasi lintas instansi agar solusinya dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan anak.

"Mengingat tahun 2025 tinggal beberapa bulan lagi, langkah strategis tersebut baru bisa dijalankan pada 2026 dengan melibatkan kolaborasi lintas instansi," katanya.

Dia pun menegaskan bahwa upaya penyelamatan masa depan puluhan ribu anak Kalsel ini membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari berbagai pihak.