Pendidikan Inklusif Bukan Sekadar Ramp dan Lift: Menyoal Aksesibilitas Kurikulum

RRI.CO.ID, Bandung - Di banyak ruang kelas perguruan tinggi kita, inklusi sering kali berhenti di depan pintu gedung. Kita merasa telah menjadi kampus inklusif hanya karena telah menyediakan jalur landai ramp bagi pengguna kursi roda atau lift yang megah.

Namun, bagi seorang mahasiswa tunanetra yang duduk di barisan depan, tembok penghalang yang sesungguhnya bukanlah tangga, melainkan tumpukan modul kuliah dalam format PDF hasil pemindaian scan yang tak mampu dibaca oleh aplikasi pembaca layar. Begitu pula bagi mahasiswa tuli yang harus berjuang menangkap inti sari video pembelajaran tanpa teks terjemahan.

Fenomena ini menunjukkan sebuah ironi: fisik mahasiswa telah diterima di dalam kampus, namun akses mereka terhadap ilmu pengetahuan masih tertangguh di luar kurikulum. Masalah ini berakar pada paradigma pendidikan yang masih bersifat one-size-fits-all —satu ukuran untuk semua. Kurikulum dan materi ajar sering kali dirancang dengan asumsi "mahasiswa rata-rata", yang memiliki fungsi penglihatan, pendengaran, dan motorik yang seragam.

Akibatnya, mahasiswa dengan kebutuhan khusus dipaksa untuk beradaptasi secara mandiri terhadap sistem yang kaku, alih-alih sistem yang bersifat adaptif terhadap keberagaman manusia. Ketidaksiapan pengajar dalam menyusun konten digital yang aksesibel menciptakan diskriminasi gaya baru. Di era digital ini, aksesibilitas materi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan standar etika dan legalitas yang harus dipenuhi.

Solusi dari kebuntuan ini adalah penerapan konsep Universal Design for Learning (UDL). Prinsip ini menuntut kampus untuk menyediakan berbagai cara bagi mahasiswa dalam mengakses informasi (representasi), mengekspresikan pemahaman (aksi), dan terlibat dalam pembelajaran (atensi).

Sebagai contoh, modul kuliah idealnya tersedia dalam berbagai format: teks digital ramah pembaca layar, rekaman audio, hingga video dengan closed captions. Dengan desain universal, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa disabilitas, tetapi juga mahasiswa secara umum yang memiliki gaya belajar berbeda.

Agar opini ini tidak berhenti sebagai wacana, terdapat dua langkah strategis yang dapat segera diadopsi oleh pemangku kebijakan kampus. Pertama, integrasi anggaran akomodasi yang layak ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Tanpa alokasi dana khusus untuk teknologi asistif dan konversi materi, inklusi hanya akan menjadi beban moral tanpa eksekusi.

Kedua, pemberian insentif dan pelatihan literasi inklusif bagi dosen. Standarisasi modul kuliah yang aksesibel harus menjadi bagian dari indikator kinerja dosen, didukung dengan pelatihan teknis agar dosen mampu menyusun materi yang ramah bagi semua ragam disabilitas.

Pentingnya transformasi ini selaras dengan pemikiran Michael Oliver, pencetus social Model of Disability, yang menekankan bahwa disabilitas bukanlah masalah medis individu, melainkan kegagalan masyarakat dalam menyediakan layanan yang inklusif. Kegagalan menyediakan materi kuliah yang aksesibel adalah bentuk hambatan sistemik yang membatasi partisipasi.

Sejalan dengan itu, pakar desain universal David Rose berargumen bahwa ketika kita mendesain kurikulum untuk mereka yang berada di "pinggiran", kita sebenarnya sedang menciptakan sistem pembelajaran yang lebih berkualitas bagi semua orang.

Bagi perguruan tinggi yang telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD), tantangan selanjutnya adalah memastikan unit ini tidak sekadar menjadi pajangan administratif. ULD harus berperan aktif sebagai pusat konsultasi bagi dosen dan melakukan audit berkala terhadap aksesibilitas kurikulum.

Namun, bagi kampus yang belum memiliki ULD, pembentukannya adalah hal yang mendesak. Pembentukan unit ini bukanlah sekadar imbauan moral, melainkan perintah tegas Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diperkuat oleh Permendikbud Ristek No. 48 Tahun 2023. Institusi yang abai tidak hanya mencederai hak mahasiswa, tetapi juga melanggar mandat hukum.

Secara filosofis, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, dan keadilan dalam pendidikan tidak diukur dari bagaimana kita memperlakukan mereka yang "sama", melainkan bagaimana kita menyambut mereka yang "berbeda". Membiarkan hambatan kurikulum tetap ada sama saja dengan mengabaikan martabat intelektual seseorang hanya karena ia memiliki cara berbeda dalam menyerap informasi.

Kita harus menyadari bahwa disabilitas bukanlah sebuah kekurangan yang harus "diperbaiki", melainkan sebuah ragam eksistensi manusia. Menyediakan aksesitas bukanlah misi kemanusiaan yang heroik, melainkan penunaian utang peradaban untuk menciptakan dunia yang tidak lagi mengeksklusi siapa pun dari hak dasarnya untuk berkembang.

Sudah saatnya institusi pendidikan tinggi berbenah. Jangan biarkan kuota disabilitas hanya berakhir sebagai deretan angka di atas kertas tanpa adanya jaminan aksesitas terhadap ilmu pengetahuan. Inklusi harus dimulai dari keberanian struktural untuk membentuk layanan, dan diakhiri dengan komitmen moral untuk menyediakan kurikulum yang setara bagi semua.

Penulis: Suhendar (Aktivis Disabilitas)