Diambang Kehilangan Quadrick: Ketua KONI Macam Apa yang Sanggup Menyelamatkannya?

RRI.CO.ID, Bandung - Kajian kepemimpinan organisasi olahraga menjelang Musorprov KONI Jawa Barat 2026. KONI Jawa Barat sedang berada di titik paling rawan dalam satu dekade terakhir. Bukan karena prestasi di atas kertas, Jabar masih penyandang status juara umum PON tiga kali berturut-turut (2016, 2021, 2024). Yang rawan adalah fondasinya: dana hibah pembinaan yang sempat mencapai kisaran Rp375 miliar pada siklus PON 2024 kini menyusut menjadi hanya Rp20 miliar untuk Porprov 2026 sebagai pijakan awal menuju PON XXII 2028 di NTB-NTT dan dari jumlah itu pun baru separuhnya benar-benar cair ke KONI sebagai pelaksana pembinaan.

Di tengah kondisi itulah, KONI Jabar yang hari ini masih aktif dan dipimpin kepengurusan definitif periode 2022–2026, meski sudah berada di penghujung akhir masa baktinya, bersiap memasuki Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pada 2026 ini, menyusul masa kepengurusan yang akan berakhir Desember 2026, untuk menentukan ketua umum periode berikutnya. Sejumlah nama mulai muncul di bursa calon, termasuk figur-figur dengan latar belakang kepengurusan cabang olahraga dan kedekatan personal dengan lingkaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pertanyaannya bukan siapa nama yang akan menang, itu urusan pemilik suara di Musorprov. Pertanyaan yang lebih penting, dan yang justru jarang dibahas terbuka jauh-jauh hari sebelum tahapan pencalonan resmi dimulai, adalah: model kepemimpinan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan Jabar saat ini?

Dua Arketipe yang Selalu Muncul

Setiap menjelang Musorprov, dua arketipe calon ketua KONI selalu bersaing merebut simpati pemilik suara pengurus cabang olahraga (Pengprov) yang tersebar di seluruh Jawa Barat.

Arketipe pertama adalah tokoh yang lahir dari rahim kepengurusan cabang olahraga itu sendiri, biasanya punya jejaring luas ke pengurus provinsi (Pengprov) dan kabupaten/kota, serta ini yang sering jadi bahan bisik-bisik memiliki kedekatan personal atau politik dengan kepala daerah yang sedang berkuasa. Logikanya sederhana dan pragmatis: ketua KONI yang dekat dengan gubernur dianggap punya akses lebih cepat ke pintu APBD, lebih mudah mengetuk pintu Gedung Sate, dan tidak perlu berjuang dari nol untuk mendapat panggung politik anggaran.

Arketipe kedua adalah sosok yang datang dari jalur pemerhati atau teknokrat olahraga, orang yang track record-nya dibangun dari dedikasi jangka panjang terhadap pembinaan prestasi, punya reputasi sebagai pihak yang genuinely peduli pada nasib atlet dan pelatih, dan biasanya membawa jargon-jargon ambisius seperti mempertahankan status juara umum kini disebut "quadrick" — di PON NTB-NTT 2028. Sosok ini biasanya dianggap lebih independen, lebih fokus pada substansi teknis pembinaan, tapi sering dipandang sebelah mata soal kapasitas lobi politik dan pengalaman mengelola organisasi besar dengan puluhan cabang olahraga dan ratusan pemangku kepentingan.

Pertanyaannya, di tengah krisis anggaran seperti sekarang, arketipe mana yang lebih relevan? Jawaban jujurnya: keduanya, dalam bentuk murni, sama-sama berisiko.

Risiko Arketipe "Orang Dekat Kekuasaan"

Ketua KONI yang terpilih murni karena kedekatan politik membawa risiko klasik: loyalitas ganda. Ketika kepentingan pembinaan atlet berbenturan dengan kepentingan citra politik kepala daerah misalnya soal transparansi anggaran yang macet di Dispora, atau keputusan memangkas hibah demi alasan "efisiensi" ketua semacam ini akan kesulitan bersikap kritis. Bukan karena tidak mampu, tapi karena posisinya secara struktural tidak memungkinkan dia menggigit tangan yang memberinya kursi.

Riwayat krisis dana hibah yang belakangan ramai dibicarakan justru menunjukkan pola ini: penundaan pencairan dijelaskan sebagai "kebijakan efisiensi nasional", namun tidak pernah disertai rincian angka dan jadwal yang jelas kepada publik. Ketua KONI yang terlalu dekat dengan kekuasaan cenderung memilih jalur aman, menerima narasi resmi apa adanya ketimbang menuntut akuntabilitas yang sesungguhnya menjadi haknya sebagai representasi insan olahraga.

Namun, akan tidak adil juga bila arketipe ini digambarkan hitam putih. Akses politik yang sehat bukan sekadar kedekatan personal, tapi kapasitas nyata untuk duduk satu meja dengan eksekutif dan legislator adalah modal yang nyaris mustahil digantikan. Di tengah krisis anggaran, punya nomor telepon yang diangkat oleh pengambil keputusan bukan hal remeh.

Risiko Arketipe "Pemerhati Independen"

Di sisi lain, sosok pemerhati olahraga yang idealis dan berorientasi murni pada prestasi juga punya jebakan sendiri. Semangat mengejar quadrick tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemampuan mengelola organisasi seukuran KONI Jabar yang membawahi puluhan cabang olahraga, ratusan pengurus kabupaten/kota, dan harus bernegosiasi dengan birokrasi provinsi yang kompleks. Idealisme tanpa jejaring struktural sering kali berhenti di level wacana: banyak gagasan bagus, tapi minim daya eksekusi ketika berhadapan dengan realitas politik anggaran daerah.

Ada juga risiko sosok pemerhati yang terlalu vokal justru dijauhi oleh kekuasaan bukan karena idenya salah, tapi karena dianggap tidak "manageable". Dalam politik anggaran daerah, sayangnya, kemampuan bernegosiasi kadang lebih menentukan nasib satu cabang olahraga dibanding kebenaran substansi proposalnya.

Maka yang Dibutuhkan Bukan Salah Satu, Tapi Sintesis

Krisis yang dihadapi Jabar saat ini bukan krisis prestasi — cabor unggulan seperti dayung, angkat besi, atau bahkan sport dance yang sempat diragukan nasibnya di PON 2028, ternyata tetap dipertandingkan. Yang menjadi ancaman nyata adalah krisis kelembagaan pendanaan: hibah yang menyusut, pencairan yang macet, dan sumber alternatif seperti CSR yang secara hukum sudah tersedia (diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012) tapi belum pernah benar-benar dilembagakan secara serius oleh KONI maupun Pemprov.

Dari sinilah profil ideal ketua KONI Jabar periode mendatang seharusnya disusun bukan dari kubu mana dia berasal, tapi dari kapasitas apa yang dia bawa:

Pertama, kapasitas advokasi anggaran berbasis hukum, bukan belas kasihan. Ketua KONI ke depan harus paham bahwa UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mewajibkan bukan menganjurkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran keolahragaan. Ketua yang efektif adalah yang berani mendudukkan hibah olahraga sebagai kewajiban konstitusional, bukan pos yang paling pertama dikorbankan setiap kali ada tekanan efisiensi.

Kedua, kapasitas membangun kelembagaan pendanaan alternatif. Dana CSR dari sektor otomotif, tekstil, energi, hingga perbankan daerah di Jawa Barat sesungguhnya sangat besar. Yang selama ini hilang bukan ketersediaan dana, melainkan ketiadaan lembaga penyalur resmi yang menjembatani kebutuhan riil atlet dengan kewajiban tanggung jawab sosial korporasi. Ini pekerjaan manajerial, bukan pekerjaan politik semata dan karenanya tidak otomatis dimiliki oleh sosok yang hanya bermodal kedekatan kekuasaan.

Ketiga, legitimasi di mata insan olahraga, bukan sekadar di mata kekuasaan. Ketua yang hanya punya akses ke gubernur tapi tidak dipercaya oleh pengurus cabor akan kesulitan menggerakkan mesin pembinaan dari akar rumput. Sebaliknya, ketua yang dicintai insan olahraga tapi tidak punya akses politik akan berjuang sendirian mengetuk pintu yang tak pernah terbuka.

Keempat, komitmen transparansi yang bisa diaudit publik. Setelah rentetan kritik soal dana yang "mengendap" di Dispora tanpa kejelasan, kepercayaan insan olahraga Jabar terhadap tata kelola anggaran sedang berada di titik rendah. Ketua baru siapa pun dia harus bersedia membuka rincian anggaran secara berkala, bukan menunggu didesak media atau organisasi cabor yang melakukan aksi walkout di forum musyawarah daerah, seperti yang belakangan mulai terjadi di beberapa Musorkot/Musorkab se-Jabar.

Bukan Pertanyaan "Cabor Mana", Tapi "Berani Bertanggung Jawab ke Siapa"

Pertanyaan apakah ketua KONI Jabar berikutnya harus berasal dari unsur cabor yang dekat secara politik dengan gubernur, atau dari kalangan pemerhati independen yang membawa misi quadrick, pada akhirnya adalah pertanyaan yang salah kerangka. Yang lebih substantif adalah: kepada siapa sosok itu akan merasa paling bertanggung jawab ketika kepentingan berbenturan kepada kekuasaan yang mengangkatnya, atau kepada atlet dan pelatih yang menombok biaya latihan dari kantong sendiri karena bantuan operasional cabor (BOK) belum cair?

Jawa Barat tidak sedang butuh ketua KONI yang paling dekat dengan kekuasaan, atau yang paling vokal secara idealis. Jawa Barat butuh sosok dari latar belakang apa pun yang punya keberanian menagih janji struktural: memastikan kewajiban hukum pendanaan olahraga ditegakkan, membuka keran pendanaan alternatif yang selama ini dibiarkan tertutup, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah kepada insan olahraga yang menaruh suara dan kepercayaan mereka di Musorprov nanti.

Quadrick di PON NTB-NTT 2028 bukan hadiah yang datang otomatis dari status juara umum tiga kali berturut-turut. Ia adalah hasil dari keberanian kelembagaan dan keberanian itu, pada akhirnya, ditentukan oleh model kepemimpinan yang dipilih insan olahraga Jawa Barat sendiri.

Kajian ini disusun berdasarkan pemberitaan media terkini mengenai kondisi anggaran KONI Jabar, dinamika bursa calon menjelang Musorprov KONI Jabar yang dijadwalkan tahun 2026 menyusul berakhirnya masa kepengurusan pada Desember 2026, serta ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Analisis kepemimpinan bersifat umum pada tingkat model/arketipe, bukan penilaian terhadap individu tertentu.

Penulis : Trio Arsefto Sakut, (Ketua Pengprov MPI Jawa Barat dan Ketua Yayasan Bina Juara Nusantara)