Resistance Economy: Pelajaran Penting dari Iran

  • 14 Apr 2026 11:52 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Bandung - Di tengah dunia yang kian rapuh oleh perang, proteksionisme, dan fragmentasi rantai pasok global, Iran menunjukkan bahwa ketika tekanan militer dan ekonomi menghantam, maka kekuatan domestik kerap menjadi penopang utama agar ekonomi tidak runtuh seketika. Dalam konteks itulah pengalaman Iran layak dibaca sebagai “resistance economy”. Bukan untuk ditiru secara mentah, melainkan untuk dipahami sebagai pelajaran tentang bagaimana sebuah negara berusaha bertahan di tengah tekanan yang berkepanjangan.

Meminjam pemikiran Machiavelli, Iran menghadapi fortuna dalam bentuk embargo, sanksi ekonomi, dan tekanan geopolitik yang berat. Semua itu nasib yang datang dari luar kendali.

Namun Machiavelli juga mengingatkan bahwa fortuna bukanlah akhir. Penentunya adalah virtu, yang bentuknya berupa kemampuan membaca keadaan, mengambil keputusan sulit, menata ulang prioritas, dan membangun kekuatan dari dalam.

Iran membangun daya tahan ekonomi nasional agar negara tetap dapat bergerak meski ruang geraknya ditekan dari luar. Strateginya dilakukan dengan memperkuat produksi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor strategis, menopang sektor-sektor kunci, dan menata ulang orientasi kebijakan agar lebih bertumpu pada kapasitas internal.

Kapasitas internal tersebut juga ditopang oleh manusia yang unggul, tercermin dari kemampuan IQ yang berada di jajaran atas empat besar dunia dan Human Development Index yang termasuk tinggi tercatat sebesar 0,79 di tahun 2023. Angka tersebut tumbuh 27,6% dalam kurun 23 tahun terakhir (UNDP, 2024).

Selama 40 tahun embargo berlangsung, ekonomi Iran memang tidak runtuh. Akan tetapi, pembacaan yang jernih tetap diperlukan.

Ketahanan Iran tidak boleh dipersepsikan seolah-olah isolasi adalah resep kemajuan. Yang terjadi bukanlah “keajaiban” tanpa ongkos, melainkan resiliensi yang mahal.

Pengalaman Iran memperlihatkan batasan dari “resistance economy”, seperti inflasi tinggi, depresiasi mata uang, keterbatasan investasi, dan menurunnya kualitas integrasi ekonomi global. Kemudian yang menjadi beban ongkos ekonomi yang tidak kecil.

Ongkos paling mahal dari tekanan eksternal terhadap Iran tercermin pada inflasi yang melonjak hingga melampaui 50% dan menggerus daya beli masyarakat. Episode itu tampak pada masa sanksi ekonomi 2012–2013, lalu kembali berulang pada 2018 ketika tekanan eksternal meningkat seiring gagalnya kesepakatan nuklir Iran.

Bersamaan dengan itu, mata uang Iran terus melemah hingga kehilangan sekitar 90% nilainya dalam satu dekade terakhir.

Resistance economy bukan bukti bahwa keterisolasian itu ideal. Ekonomi bisa saja tetap hidup, tetapi masyarakat tetap harus menanggung ongkos kesejahteraan yang menurun. Di sinilah virtu hanya bekerja sebagai alat bertahan, tetapi belum tentu cukup untuk menghapus seluruh biaya ekonomi dari tekanan eksternal.

Lesson Learned bagi Indonesia

Bagi Indonesia, relevansinya terletak bukan pada meniru model Iran secara literal, melainkan pada menangkap logika strategis di baliknya. Ekonomi yang sehat harus cukup terbuka untuk tumbuh, tetapi juga cukup kuat untuk tidak mudah rapuh. Itulah sebabnya gagasan resistance economy dalam konteks Indonesia semestinya diterjemahkan sebagai proyek memperdalam struktur ekonomi domestik.

Relevansi itu makin terasa ketika konflik Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi dunia.

Perang tidak berhenti sebagai urusan diplomasi dan keamanan, melainkan cepat merembet ke harga minyak, biaya logistik, dan perlambatan pertumbuhan global. Gangguan di kawasan itu segera dirasakan banyak negara karena energi modern bergerak melalui rantai pasok yang saling terhubung. Ketika satu simpul utama terguncang, dampaknya menjalar jauh ke luar kawasan.

Meski tekanan sedikit berkurang dengan adanya gencatan senjata. Berbagai negara tetap mengambil kebijakan dengan satu pola yang sama, yakni dalam jangka pendek meredam guncangan melalui dukungan fiskal, efisiensi konsumsi energi, dan pengamanan pasokan. Langkah ini penting untuk membeli waktu agar tekanan eksternal tidak langsung menjelma menjadi krisis domestik.

Indonesia bergerak dalam logika yang sama dengan menjaga stabilitas harga energi, menata konsumsi energi, dan menyesuaikan belanja fiskal agar rumah tangga dan dunia usaha tidak menanggung beban yang berlebihan. Pemerintah menahan harga dan membatasi pembelian BBM, menerapkan work from home, memangkas perjalanan dinas, mengalihkan anggaran non-prioritas, serta menyiapkan buffer fiskal yang lebih besar untuk menyerap lonjakan biaya energi.

Dari sudut pandang kebijakan jangka pendek, langkah-langkah ini tepat dibaca sebagai upaya efisiensi, stabilisasi, dan perlindungan dari gejolak global. Namun respons tersebut tidak cukup, krisis peperangan dan tantangan energi selalu mengajarkan pelajaran yang sama bahwa negara yang paling aman adalah negara yang paling kuat struktur ekonominya.

Di sinilah Indonesia perlu menerjemahkan semangat resistance economy ke dalam agenda reformasi struktural yang lebih membumi. Semangat “resistance economy” semestinya dijewantahkan dengan upaya memperdalam industri domestik, memperkuat ketahanan energi dan pangan, memperluas transportasi publik yang efisien, mempercepat diversifikasi sumber energi, serta membangun ruang fiskal yang cukup sehat agar kebijakan penyangga tidak berubah menjadi beban permanen.

Di sisi moneter, yang tidak kalah penting adalah menjaga inflasi tetap rendah dan ekspektasi harga tetap terjangkar, menstabilkan nilai tukar rupiah agar tekanan imported inflation tidak membesar, serta memastikan likuiditas tetap memadai bagi sektor-sektor produktif. Hal ini dilakukan agar stabilitas perekonomian tetap terjaga dan turut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Satu hikmah yang bisa ditarik dari pengalaman Iran adalah kondisi ekonominya masih bisa tetap bergerak di tengah tekanan tinggi dari eksternal, tetapi juga memperlihatkan mahalnya ongkos bertahan tanpa fondasi yang cukup sehat. Bagi Indonesia, refleksi ini seharusnya mendorong satu kesadaran bahwa kekuatan domestik, stabilitas makroekonomi, dan reformasi struktural adalah syarat utama agar keterbukaan ekonomi tidak berubah menjadi kerentanan di tengah keterhubungan ekonomi yang kian dinamis dan penuh ketidakpastian.

Penulis: Adhy Ramawan Putra (Bank Indonesia Tasikmalaya dan Alumni Postgraduate The Ohio State University)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....