Penanganan Banjir Bandung di Selatan Butuh Anggaran 800 Miliar
- 02 Okt 2026 15:00 WIB
- Bandung
RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung memperkirakan penanganan banjir secara menyeluruh di wilayah selatan Kota Bandung membutuhkan anggaran hingga Rp800 miliar.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, secara umum titik banjir di Kota Bandung terkonsentrasi di wilayah selatan, khususnya sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dan kawasan yang terbagi berdasarkan garis Ciwastra.
Menurut Farhan, penanganan banjir secara parsial dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Saat ini, Pemkot Bandung memiliki anggaran sekitar Rp30–40 miliar, namun jumlah tersebut belum mencukupi untuk menangani persoalan banjir secara komprehensif.
"Penanganan parsial hanya akan menghasilkan penyelesaian setengah-setengah. Dana Rp30–40 miliar memang tersedia, namun tidak memadai mengingat intensitas curah hujan yang semakin tinggi," ujar Farhan, Jumat 2 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim hujan pada Desember hingga Februari diperkirakan berlangsung relatif singkat, tetapi memiliki volume curah hujan yang tinggi.
"Artinya, hujan yang turun sekali bisa dua kali lipat dari biasanya," katanya.
Farhan menyebut, wilayah Ciwastra ke arah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan pemerintah daerah.
"Ciwastra ke barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Penanganan parsial, sedang kami usulkan agar dikoordinasikan oleh Pak Gubernur," ucapnya.
Sementara itu, wilayah Ciwastra ke arah timur membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
"Ciwastra ke timur membutuhkan penanganan menyeluruh senilai Rp800 miliar," ucapnya.
Ia menambahkan, proses pengerjaan penanganan banjir tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Besarnya kebutuhan anggaran membuat Pemkot Bandung tidak dapat mengandalkan APBD Kota Bandung semata.
"Anggaran sebesar Rp800 miliar tidak mungkin dipenuhi dari APBD saja. Maka kami mengajukan ke kementerian terkait, Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas," katanya.
Farhan mengatakan, desain penanganan banjir terlebih dahulu akan ditinjau oleh pihak terkait sebelum mendapatkan persetujuan dan masuk ke tahap pelaksanaan.
"Desain akan ditinjau dulu sebelum disetujui," tandasnya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....