Pimpin Golkar Cimahi, Ngatiyana Tegaskan Pemerintahan Tetap untuk Semua Warga

RRI.CO.ID, Cimahi - Setelah terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan statusnya sebagai wali kota tetap melekat pada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Ia menyebut pemerintahan daerah harus menjadi ruang bersama bagi seluruh warga dan seluruh kekuatan politik di Kota Cimahi.

Ngatiyana mengatakan peran sebagai pimpinan partai memiliki ruang organisasi tersendiri, sedangkan jabatan wali kota memiliki tanggung jawab pemerintahan yang mencakup seluruh masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan partai politik lain tetap diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi dan harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi.” ujar Ngatiyana, Senin 21 September 2026.

Ia memandang perbedaan pilihan politik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang tidak semestinya menghambat kerja pemerintahan. Setelah proses politik berlangsung, seluruh pihak dinilai memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan produktivitas Kota Cimahi.

Komitmen tersebut juga dikaitkan Ngatiyana dengan janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat dalam Pilkada. Menurutnya, komitmen politik harus diterjemahkan menjadi pekerjaan pemerintahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye, tetapi harus menjadi komitmen moral untuk bekerja.” ucapnya.

Ia menyebut keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah program ataupun besarnya anggaran yang digunakan. Ukuran lainnya adalah sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan dan merasakan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah sektor seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, lingkungan, hingga ketenteraman masyarakat disebut tetap menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah daerah. Seluruh bidang tersebut membutuhkan pelaksanaan program yang konsisten dan koordinasi antar instansi.

“Orientasi saya selama diberikan amanah memimpin Kota Cimahi tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat.” katanya.

Di sisi lain, Ngatiyana meminta kader Partai Golkar Kota Cimahi tetap menjaga hubungan dengan masyarakat setelah Musda selesai. Ia berharap kader tidak hanya hadir ketika menghadapi agenda pemilu, tetapi juga aktif mendengarkan persoalan warga dan membantu mencari solusi sesuai kapasitasnya.

Ngatiyana juga menekankan pentingnya menjaga Cimahi sebagai ruang bersama bagi masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Menurutnya, perbedaan merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan persatuan diperlukan untuk memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan harmonis.

“Saya ingin Cimahi tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh agama, kelompok masyarakat, partai politik, generasi, dan seluruh warga.” tegasnya.

Dengan terpilihnya Ngatiyana sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi periode 2026-2030, agenda politik dan pemerintahan kini berjalan beriringan dalam ruang tanggung jawab yang berbeda. Ngatiyana menyatakan kedua amanah tersebut akan dijalankan dengan tetap mengacu pada konstitusi, aturan, serta kepentingan masyarakat.

“Prinsip saya tetap sama, yaitu loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.” jelasnya.

Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan, partai politik, dunia usaha, komunitas, tokoh masyarakat, dan warga untuk menjaga komunikasi serta bekerja sama membangun Kota Cimahi. Pesan tersebut menjadi penutup rangkaian Musda sekaligus penegasan mengenai peran pemerintahan yang ditujukan kepada seluruh warga.