Ngatiyana Dorong Sinergi Cimahi dengan Pemerintah Pusat, Fiskal Jadi Perhatian

RRI.CO.ID, Cimahi - Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi Ngatiyana menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan Kota Cimahi. Menurutnya, koordinasi pusat dan daerah merupakan bagian dari kebutuhan pemerintahan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ngatiyana menilai otonomi daerah tidak berarti pemerintah kota berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah di tingkat atas. Pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengikuti pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Cimahi adalah bagian dari Indonesia, sehingga pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap menerjemahkannya sesuai kebutuhan masyarakat Cimahi.” ujar Ngatiyana, Senin 21 September 2026.

Ia mengatakan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik. Hubungan tersebut juga diperlukan untuk mengkomunikasikan kebutuhan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.

Kondisi fiskal daerah menjadi salah satu alasan perlunya hubungan pemerintahan yang produktif antara Cimahi dan pemerintah tingkat atas. Dalam APBD Kota Cimahi 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,408 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp1,614 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp205,7 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi faktor penting dalam menentukan ruang gerak pembangunan Kota Cimahi. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.

“Kita harus realistis karena Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun, sehingga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat harus diperkuat.” katanya.

Ngatiyana menyebut hubungan pusat dan daerah dapat membuka ruang bagi daerah untuk memanfaatkan berbagai program pembangunan serta skema pendanaan yang tersedia. Namun, ia menegaskan upaya tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah sendiri.

Pemerintah Kota Cimahi sebelumnya juga melakukan penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2026 sebagai respons terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah. Dalam pembahasan perubahan APBD, pendapatan diproyeksikan sekitar Rp1,429 triliun dan belanja sekitar Rp1,503 triliun setelah dilakukan penyesuaian.

Menurut Ngatiyana, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar kewenangan daerah dapat dijalankan secara efektif dan tetap sesuai ketentuan. Pemerintah kota juga dituntut mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Cimahi.

“Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal.” ucapnya.

Ia menambahkan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, partai politik, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terjaga, berbagai kepentingan tersebut diharapkan dapat diarahkan pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cimahi.