Bawaslu Jabar Gandeng Berbagai Elemen Masyarakat Kawal Pemilu 2029

RRI.CO.ID, Cimahi - Bawaslu Jawa Barat memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi lintas stakeholder dinilai penting untuk membangun pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat sejak tahapan awal.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan, pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan penyelenggara karena kompleksitas tahapan dan jumlah pemilih terus berkembang. Karena itu, organisasi masyarakat, kelompok kepemudaan, organisasi keagamaan, serta kelompok masyarakat sipil perlu mengambil bagian dalam mengawal proses demokrasi.

“Kolaborasi dengan seluruh stakeholder menjadi penting agar pengawasan dan pengawalan tahapan pemilu dapat dilakukan secara bersama-sama.” ujar Zacky dikutip dari laman resmi Bawaslu Cimahi, Minggu 20 September 2026.

Pesan tersebut disampaikan Zacky dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi Penguatan Kelembagaan bagi Stakeholder Gelombang Dua di Kantor Bawaslu Kota Cimahi. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan berbagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Menurut Zacky, Pemilu 2029 akan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, salah satunya berkaitan dengan jumlah pemilih di Jawa Barat. Data PDPB Semester I 2026 mencatat jumlah pemilih di provinsi tersebut mencapai sekitar 37,7 juta orang.

Jumlah pemilih yang besar membuat kesiapan kelembagaan penyelenggara menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat sejak dini. Pada saat yang sama, keberadaan pemilih pemula juga menjadi perhatian karena kelompok tersebut akan menjadi bagian dari pemilih pada Pemilu 2029.

Bawaslu Jabar menilai kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan publik dalam setiap proses pengawalan pemilu. Partisipasi masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperluas pengawasan terhadap tahapan pemilu.

Selain persoalan jumlah pemilih, Bawaslu juga mendorong pembenahan tata kelola partai politik agar berbagai persoalan administratif dapat diminimalkan. Hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan masih menemukan persoalan terkait kepengurusan, domisili kantor, dan validitas rekening partai di sejumlah daerah.

“Penguatan tata kelola partai politik ini penting supaya ke depan tidak ada lagi kendala administrasi.” ucapnya.

Tahapan Pemilu 2029 dijadwalkan mulai pada 2027, sehingga persiapan kelembagaan perlu dilakukan sebelum seluruh tahapan berjalan. Menurut Bawaslu Jabar, penguatan sejak dini dapat membantu setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pemilu.

Konsolidasi tersebut melibatkan sejumlah organisasi, di antaranya PWNU Jawa Barat, PW Muhammadiyah Jawa Barat, PW Persis Jawa Barat, FKUB Jawa Barat, Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, PPDI Jawa Barat, serta organisasi dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperluas jaringan pengawasan dan pendidikan demokrasi di tengah masyarakat.

Forum tersebut juga menghadirkan akademisi Utang Rosidin serta Yusuf Kurnia, Anggota Bawaslu Jawa Barat periode 2018–2023. Materi yang dibahas mencakup penguatan kelembagaan dan tantangan penyelenggaraan demokrasi sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.

Melalui forum konsolidasi ini, Bawaslu Jabar menempatkan kolaborasi sebagai salah satu bagian dalam membangun kesiapan menghadapi Pemilu 2029. Pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan seiring dimulainya tahapan pemilu pada 2027.