Pemkot Bandung Tegaskan Penanganan Kemiskinan Tak Hanya Andalkan Bantuan Pangan

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan pangan, tetapi juga melalui berbagai program lintas sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

‎‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bantuan beras dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk intervensi untuk mengurangi beban masyarakat. Namun, Pemkot Bandung juga memiliki berbagai program lain sebagai jaring pengaman sosial.

‎‎“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujar Farhan saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah periode Juli–September 2026 di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kamis 27 Agustus 2026.

‎Menurut Farhan, akses terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat. Sebab, biaya pengobatan yang tinggi berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

‎‎Karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bandung telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 82 persen.

‎‎“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.

‎‎Farhan mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk mendukung program UHC di Kota Bandung mencapai sekitar Rp360 miliar. Sebagian kebutuhan tersebut telah terpenuhi, sementara pemerintah masih mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutupi kekurangannya.

‎‎“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

‎‎Farhan menambahkan, BPJS Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai program pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial. Menurutnya, jaminan kesehatan dapat mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat tingginya biaya pengobatan.

‎‎“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” tandasnya.